Tahun Ini Tidak Ada Dana Bantuan Parpol

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mimika, Andi Ramli S.Sos menegaskan, tahun 2017 dana bantuan untuk partai politik (Parpol)  di Mimika untuk tahun ini tidak ada. Alasannya, kondisi pemerintahan di Mimika dianggap tidak normal.

“Menyangkut masalah dana bantuan, kesbangpol tidak tahu anggaran itu dimana. Namun untuk tahun ini anggaran bantuan untuk parpol dipastikan tidak ada,” kata Ramli saat diwawancara Salam Papua di Hotel Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso, Sabtu (7/10).

Menurut Ramli, dana bantuan tersebut seharusnya dibahas oleh DPRD dan pemerintah daerah, namun ternyata hal itu tidak di bahas karena APBD 2017 menggunakan Peraturan Bupati (Perbup). Di dalam perbup itu sendiri, kata Ramli, pemerintah tidak mengeluarkan dana bantuan untuk parpol, karena menganggap kondisi pemerintahan tidak normal.

“Mimika saat ini tidak dalam kondisi normal, sehingga tidak ada pembahasan. Apabila dalam kondisi normal, maka sudah dilakukan pembahasan terkait dana bantuan tersebut,” katanya.

Tahun sebelumnya, kata Ramli, dana bantuan parpol ada di Bakesbangpol, tetapi itu dianggap menyalahi aturan. Seharusnya, dana hibah atau dana bantuan seperti itu lengket di bagian keuangan dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD), bukan di Bakesbangpol.

“Tahun kemarin besarnya dana itu tergantung dari jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik. Apabila jumlah kursinya atau jumlah suaranya banyak, maka dana bantuan pun akan semakin banyak. Dana bantuan itu tidak boleh berada di Kesbangpol, tapi di keuangan,” ujarnya.

Adapun besaran dana bantuan untuk parpol tahun sebelumnya Rp108 untuk setiap suara yang diperoleh dalam pemilu. Dana yang diberikan tetap sesuai dengan perolehan suara yang diraih. Baru-baru ini, dana tersebut sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, dari angka Rp108 per suara naik menjadi Rp1000. Angka ini naik signifikan 10 kali lipat.

Terkait dana parpol di Mimika, kata Ramli, kemungkinan besar pada tahun depan baru ada, dan itu akan diakomodir oleh BPKAD.

Saat ini parpol yang terdaftar di Bakesbangpol sebanyak 12 parpol, kemungkinan akan ada penambahan jika Partai Indonesia Raya (Perindo) tahun ini lolos verifikasi.


“Sampai saat ini belum ada partai baru yang mendaftar. Kalau ada yang mendaftar, kesbangpol yang akan melakukan verifikasi. Walaupun katanya ada parpol atau ormas yang baru, sejauh belum mendaftarkan ke kesbangpol maka itu di anggap ilegal. Karena Kesbangpol yang akan melakukan penandatanganan Surat Keterangan Terdaftar (SKT),” jelas Ramli. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment