Tajuk : Dana Desa Lahirkan Orang Kaya Baru

Bagikan Bagikan




OPERASI tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menetapkan bupati, kepala desa, dan kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana desa. Kasus ini menguatkan kekhawatiran sejumlah kalangan tentang pengelolaan dana desa yang dinilai rawan korupsi.

Di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo menyebutkan, setidaknya sampai saat ini sudah ada 11 kasus penyalahgunaan dana desa dalam proses hukum, antara lain di Kabupaten Pati, Purbalingga, Batang, Kebumen, dan Kendal. Bentuk penyalahgunaannya antara lain kegiatan fiktif, mark up harga, mark up jumlah, belanja fiktif, tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan, dan penggunaan untuk keperluan pribadi atau golongan.Penanganan kasus ubu ada yang dipegang kepolisian dan kejaksaan negeri masing-masing daerah.

Secara nasional, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan terdapat 110 kasus korupsi penggunaannya dana desa  tahun 2016 hingga 10 Agustus 2017 yang diproses secara hukum. Dalam 110 kasus korupsi tersebut diduga terdapat 139 pelaku merupakan kepala desa atau kepala kampung. Sementara, 30 orang lainnya merupakan perangkat desa, dan 2 orang istri dari kepala desa. Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp 30 miliar.


Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo sebelumnya menyebutkan, sejauh ini sudah ada 600 laporan yang masuk terkait penyelewengan dana desa. Dari 600 laporan  tersebut, 300 di antaranya sudah tindaklanjuti.  Eko meminta bila ditemukan penyelewengan dana desa, segera dilaporkan karena sudah ada satuan tugas dana desa. Laporan bisa melalui telepon secara gratis ke nomor 15040.

Komisioner KPK Alexander Marwata mengatakan, laporan penyelewengan dana desa sangat tinggi. Sampai akhir tahun 2016 saja, KPK menerima sebanyak 300 laporan masyarakat soal dugaan penyelewengan dana desa. Namun, persoalannya KPK tidak berhak menyelidiki perkara itu. Sebab, kepala desa sebagai subyek dana desa bukanlah termasuk penyelenggara negara. Karena itu, KPK melimpahkan laporan itu ke Inspektorat Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi atau ke Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) tingkat kabupaten dan provinsi supaya efektif mengawal dana desa agar betul-betul bisa dimanfaatkan secara baik untuk masyarakat desa.

Di Papua, hampir sama dengan daerah lain di Indonesia, dana desa banyak diselewengkan oleh aparat desa. Walau demikian, belum satu pun kepala desa atau kepala kampung yang diproses secara hukum.

Apakah karena perangkat desa atau kampung ini tidak tergolong penyelenggara negara sehingga tidak bisa diproses secara hukum? Kalau ini yang menjadi alasan, maka siap-siaplah, negara dirugikan miliaran hingga triliunan rupiah. Korupsi yang dilakukan para kepala desa atau kepala kampung akan semakin merajalela karena mereka tahu, kasus korupsi mereka tidak bisa tersentuh hukum. Bisa jadi kelemahan hukum ini digunakan oknum penyelenggara negara dari SKPD yang membawahi para kepala desa atau kepala kampung dan para pendamping desa untuk ikut menyuburkan korupsi. Oknum tersebut bisa bersembunyi di balik jabatan para kepala desa atau kepala kampung.

Di Mimika, Bupati Eltinus Omaleng, akhirnya meluapkan rasa kecewanya karena mendapat laporan palsu soal penggunaan dana desa. Dilaporkan berhasil oleh pendamping, namun di lapangan tidak ada pembangunan sama sekali. Apakah para kepala kampong dan pendamping desa ini dibiarkan begitu saja? Kalau ini yang terjadi maka sudah pasti dana desa tahun berikutnya juga mengalami hal yang sama. Dana dikorupsi habis dan tidak ada kemajuan yang dirasakan masyarakat.

Mestinya Bupati Mimika melaporkan kasus ini ke polisi atau kejaksaan untuk ditangani secara hukum, karena yang dikorupsi adalah uang negara. Atau minimal, memecat semua kepala desa atau kepala kampung yang terbukti kuat menyelewengkan dana desa. Begitu juga para pendampingnya. Perlu ada tindakan tegas agar kasus penyelewengan dana desa ini tidak ditiru oleh kepala desa atau kepala kampung yang selama ini jujur dan berhasil mengelola dana desa yang di dapat.


Tahun 2017, pemerintah pusat mengucurkan Rp 60 triliun untuk dibagikan ke 74.910 desa, 90%nya dibagikan secara merata ke seluruh desa, 10 %nya dibagikan berdasarkan empat indikator: luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan indeks kesulitan geografi. Bisa dibayangkan kalau perangkat desa atau kampung yang korupsi dana desa dibiarkan begitu saja, maka puluhan triliun ini akan sia-sia. Desa yang terisolasi akan tetap terisolasi. Warga yang miskin pun akan tetap miskin. Disisi lain, dana desa pun melahirkan orang kaya baru di desa. Bersenang-senang diatas penderitaan rakyatnya. Sekali lagi, apakah para koruptur dana desa ini akan dibiarkan bebas menikmati hasil korupsinya? Sungguh ironi tingkah laku anak negeri ini. (yulius lopo)   
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment