Tajuk : Kualitas SDM Baik Miras Tutup Sendiri

Bagikan Bagikan




BUPATI Mimika Eltinus Omaleng akhirnya mengambil sikap untuk melakukan pengkajian lebih mendalam lagi terkait rencana menutup total peredaran minuman keras (Miras) di daerah ini. Salah satu alasannya, miras local alias cap tikus (CTt) sejauh ini sulit dicegah. Walau pun pintu masuk utamanya melalui Pelabuhan Pomako sudah diperketat amat penjagaan dan pencegahannya, tetap saja CT lolos masuk ke Timika dan dikonsumsi masyarakat. Mungkin karena namanya Cap Tikus, jadi selalu saja ada jalan tikus yang meloloskan minuman ini. Siapa saja oknum yang bermain di jalan tikus tersebut? Pemerintah dan masyarakat sudah tahu. Ini sudah menjadi rahasia umum. Namun tetap sulit diberantas.

Sementara untuk menutup peredaran miras pabrikan, tidaklah sulit. Cukup mencabut ijin usahanya, maka masalah selesai. Namun apalah artinya itu dilakukan, bila miras lokal masih marak beredar. Ibarat membunuh kepeting, tapi disisi lain karaka masih hidup, sama saja. Hasilnya nihil. Kalau pun berhasil menutup jalan tikus cap tikus, para penikmat miras bisa saja membuat miras racikan sendiri alias miras oplosan. Bahannya dari alkohol murni, sipritus dicampur air dan jenis minuman ringan lainnya. Hasilnya lebih parah lagi. Semua peminum tidak hanya mabuk. Tapi juga tewas. Beruntung bila hanya buta permanen atau cacat lainnya.  Fakta ini menunjukkan pendapat bahwa tidak ada miras, maka tidak ada yang mabuk dan membuat kekacauan tidaklah benar. Karena bagi para peminum miras, banyak jalan ke Roma. Banyak cara yang bisa dilakukan meracik miras sendiri,

Kondisi inilah yang sesungguhnya membuat tidak ada satu pun pemerintah daerah di Indonesia yang benar-benar berhasil menutup peredaran miras. Sebut saja, Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah, masih ada warga yang nekat menjual atau mengonsumsi miras dan mendapat hukuman cambuk. Hal yang sama terjadi di Manokwari, Papua Barat yang dikenal sebagai Kota Injil. Walau tidak ada pihak yang mengantongi ijin menjual miras pabrikan, tetap saja miras pabrikan marak dijual. Apa lagi miras lokal cap tikus, jangan dibilang lagi, lebih parah lagi. Karena itu kasus kriminilitas di Manokwari dan kabupaten lain di Provinsi Papua Barat tidak ada bedanya dengan di Provinsi Papua dan daerah lain di Indonesia. Kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perkelahian, pencabulan terhadap anak sampai kecelakaan lalu lintas berujung maut akibat dari pengarus miras tetap saja tinggi.

Di satu sisi, Provinsi Papua Barat dan semua kabupaten di darah ini, kehilangan pajak atau retribusi dari miras  untuk PAD. Artinya, pajak dan retribusi tidak ada untuk PAD, tapi tindak kriminal tetap ada. Pada hal tujuan mulia diberlakukannya Perda pelarangan peredaran miras adalah agar daerah aman, warga hidup nyaman dan damai. Tujuan mulia ini tidak terwujud.

Di Provinsi Papua sendiri, Pakta Integritas pelarangan  peredaran miras yang ditandatangani gubernur, walikota Jayapura dan semua bupati, Kapolda, Kapolres pada akhir Maret 2016 sampai saat ini tidak jalan.  Jangankan bicara kabupaten lain, Kota Jayapura, pusat ibukota Provinsi Papua saja, miras pabrikan dan lokal masih marak beredar sampai saat ini. Kalau Kota Jayapura saja, Pakta Integritas tidak jalan, apakah mungkin di daerah lain bisa jalan?

Berdasarkan fakta-fakta di atas, bisa disimpulkan, untuk menutup peredaran miras, Perda atau Pakta Integritas tidak akan berhasil, karena hal tersebut berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM). Sepanjang masih ada banyak manusia di suatu daerah yang suka mengonsumsi miras dan bermabuk-mabukan, maka Perda macam apa pun yang dibuat hasilnya sia-sia belaka.

Karena itu, upaya pencegahan peredaran miras dan juga jenis kejahatan lainnya, harus dimulai dari membentuk dan menciptakan SDM yang baik, berkualitas, taat ajaran agama dan hukum. Upaya ini harus dimulai sejak dini pada anak-anak sebagai generasi masa depan. Kalau langkah ini tidak dilakukan pemerintah dan pemuka agama mulai sekarang, maka sampai kapan pun jangan bermimpi Papua akan bebas dari miras. Apa lagi kalau sekarang saja, tidak ada tindakan pencegahan dan penyelamatan apa pun yang dilakukan terhadap anak-anak aibon yang marak hampir di semua daerah di Papua, termasuk Mimika. Anak-anak aibon inilah yang akan menjadi bibit utama generasi penerus pecinta miras di Papua ini.


Kini saatnya pemerintah dan pemuka agama harus mulai dengan upaya nyata untuk menciptakan SDM yang baik. Karena kalau semua warga di Papua sudah sadar bahwa miras berbahaya bagi kesehatannya, miras bisa menjurumuskan pada perbuatan-perbuatan kriminal yang bisa menyusahkan dirinya dan keluarganya, lalu tidak ada yang membeli dan mengonsumsi miras, maka dengan sendirinya usaha miras akan tutup. (yulius lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment