Tajuk : Memahami Makna Defisit Anggaran

Bagikan Bagikan

KETIKA saya mengolah dan mengedit berita tentang defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mimika tahun anggaran 2017. Otak saya benar-benar dipaksa untuk bekerja ekstra. Karena, saya dibebani mengolah berita sambil membaca referensi tentang defisit anggaran. Supaya keakuratan berita itu berdampak pada proses pencerahan dan bernilai edukatif. Jika, saya mengikuti irama para nara sumber yang berkomentar soal defisit anggaran. Saya benar-benar tidak beda dengan burung nuri yang sedang dilatih tuannya bisa bersiul dan mengucapkan selamat pagi, siang atau sore. Lebih celaka masuk dalam kelompok bunglon.

Maka baiklah kita belajar memahami makna defisit anggaran dan batasan defisit anggaran yang diatur dalam undang-undang. Supaya kita tidak sekedar berorasi atau berpendapat sampai mulut berbusa tanpa bermakna. Karena makna kata atau kalimat yang diucapkan setiap tokoh publik memiliki tanggungjawab moril kepada publik, yaitu warga yang membacanya semakin pintar. Dan pernyataan-pernyataan itu bisa menjadi sebuah referensi dan pengetahuan baru bagi pembaca.

Dengan demikian defisit anggaran ditinjau dari sudut pustaka menurut Rahardja dan Manurung (2004) adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit. Karena budget constraint, pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah untuk memenuhi tujuan berpemerintahan. Anggaran yang defisit ini biasanya ditempuh bila pemerintah ingin menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Hal ini umumnya dilakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi.

Definisi lain soal defisit anggaran menurut Samuelson dan Nordhaus (2001) adalah suatu anggaran ketika terjadi pengeluaran lebih besar dari pajak. Sedangkan menurut Dornbusch, Fischer dan Startz, defisit anggaran adalah selisih antara jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah dan penerimaan dari pajak. Kombinasi dari besaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah terangkum dalam suatu anggaran pemerintah.

Lantas dalam kehidupan berpemerintahan atau bernegara biasanya defisit anggaran sudah diatur dalam undang-undang, sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menitahkan bahwa rasio defisit APBN atau APBD dibatasi 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Karena pendapatan Negara atau Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN, APBD dan Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menitahkan bahwa jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3 persen dari PDB tahun bersangkutan.

Saya berharap sentilan ini berguna untuk menambah wawasan dan cakrawala berpikir kita. Sehingga setiap telinga yang mendengar dan kelopak mata membelalak membaca bisa mengerti, bukan sebaliknya seperti burung beo. Karena memang kita bukan kelompok burung beo, bunglon dan burung nuri. Maka, sari dari defisit anggaran dimaksudkan untuk belanja anggaran harus berkualitas tinggi. Dan anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan (baca: Robert N. Anthony, John Dearden & Nortorn M. Bedford, 1993). 

Dengan bahasa lebih lugas, penggunaan anggaran dapat dijadikan salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah dan lembaga. Sehingga, hal itu dapat dimanfaatkan sebagai instrumen bagi Bupati Mimika dalam melakukan perombakan kepala dinas atau mencopot kepala dinas yang tidak berkualitas. Dan ingat! Tingginya defisit anggaran dapat mendorong utang semakin tinggi. Karena terbatasnya penerimaan pemerintah terutama dari pajak. Maaf. Saya tidak ingin medikte soal ini. Karena saya tahu para birokrat di pemerintahan lebih paham dari saya. Tetapi, kalau sebaliknya, saya bersyukur goresan ini bisa bermanfaat untuk mencerahkan pikiran kita semua. Dan memahami makna defisit anggaran. (Fidelis SJ)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment