Tajuk : Mungkinkah..., DPRD Tutup Bocor Korupsi

Bagikan Bagikan
Ilustrasi
PARIPURNA kedua yang digelar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika menggelar agenda penyampaian pandangan umum terhadap nota Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Mimika, Senin (16/10) lalu. Media ini menurunkan laporan utama soal itu dan menilai pihak eksekutif melenceng dari amanat Undang-Undang Nomor: 32/2004 (baca, laporan utama SKH Salam Papua terbitan Selasa, 17 Oktober 2017).

Paling tidak pointer-pointer dalam berita utama itu, anggota DPRD Mimika yang bernaung dibawah panji fraksi-fraksi di DPRD menggonggong pihak eksekutif agak miring kalau tidak mau disebut tak becus mengelola anggaran. Terkesan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD menyiratkan anggota DPRD sedang memasang kuda-kuda menutup semua celah dan lorong gelap di pihak eksekutif tidak boleh bocor dan berbau korupsi, luarbiasa!”

Hasil dari ocehan anggota fraksi ini memutuskan, anggota DPRD mengakomodir APBD-P hanya 94 miliar lebih. Walau, dari angka tersebut terselip kepentingan anggota DPRD lebih besar dari anggaran eksekutif. Berkaca dari angka yang tidak berimbang antara eksekutif dan legislatif menyiratkan, anggota legislatif sebenarnya tidak konsisten. Dan timbul pertanyaan baru, jika itu yang terjadi. Mungkinkah..., anggota DPRD Mimika konsisten dan bisa menutup lubang bocor korupsi yang disebut samar-samar berlandaskan amanat undang-undang nomor: 32/2004 sebagai tameng menggonggong eksekutif?” Kita melihat sandiwara berikutnya ketika anggota DPRD tetap kukuh mengakomodir APBD-P Kabupaten Mimika tahun anggaran 2017 sama persis yang diberitakan media ini. Apabila, palu terakhir mengetuk hasilnya berbeda. Itulah ibarat pepatah memancing di air keruh atau menepuk air di dulang mengenai  muka sendiri.

Tak apalah, korupsi memang tidak langsung menghasilkan kemiskinan. Setidaknya, menurut teori, korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap tata kelola pemerintahan dan perekonomian yang pada waktunya akan melahirkan kemiskinan. Korelasi korupsi dan kemiskinan di Mimika, kalau kita mau jujur sangat terang benderang. Terduga pelaku korupsi dana insentif guru tahun anggaran 2016 di Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten Mimika sedang dalam proses hukum saat ini. Itu salah satu contoh. Dampaknya, guru-guru mogok mengajar dan melakukan demo setiap hari. Korbannya peserta didik terlantar dan meningkatnya angka buta huruf di pedalaman Mimika. Jika ditarik benang merahnya, korupsi dana insentif guru bukan hanya perserta didik tidak mendapat haknya atas pendidikan. Lebih jauh dari itu, angka buta aksara semakin meningkat dan muara akhirnya litani kemiskinan semakin parah dan menghasilkan daftar yang cukup panjang.

Kita semua berharap taring yang dimiliki anggota DPRD Mimika semakin tajam. Sehingga mereka mampu menutup semua ruang dan lorong gelap yang ditata sangat rapih di pihak eksekutif supaya tidak ada sedikitpun celah atau kebocoran yang bisa dikorupsi. Memang sudah saatnya mengedepankan fungsi pencegahan dalam agenda pemberantasan korupsi. Tindakan preventif itu bertujuan mencegah dampak korupsi terhadap tata kelola pemerintahan dan perekonomian supaya tidak melahirkan kemiskinan. Kalau tidak! Korupsi pasti menggerus kapasitas pengelolaan pemerintahan yang berdampak langsung pada penurunan kualitas pelayanan publik sampai kualitas infrastrukur. Dana yang mestinya dipakai untuk membiayai kesehatan, misalnya, ketika dikorupsi bisa berpengaruh pada angka kematian ibu dan bayi. Korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada gilirannya menjauhkan investasi dan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Anggota DPRD Mimika harus belajar dari apa yang dilakukan mantan Gubernur DKI, Cahaya Purnama alias Ahok mengantisipasi korupsi dengan menerapkan  pengadaan berbasis elektronik (e-procurement), perizinan terpadu satu pintu, APBD berbasis elektronik (e-budgeting), dan efektivitas aparat pengawasan intern pemerintah. Jika empat hal itu diawasi anggota DPRD Mimika cermat, niscaya tata kelola pemerintah dan ekonomi berjalan dengan baik dan benar. Karena di situlah bocornya korupsi selama ini. (Fidelis SJ)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment