11 Ribu Sertifikat, BPN Mimika Sudah Mencapai Target 50 Persen

Bagikan Bagikan

Kepala BPN Kab.Mimika, John W. Aufa.


SAPA (TIMIKA) - Pemerintah pusat menargetkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Program Nasional (Prona) untuk kabupaten sebanyak 11 ribu bidang tanah. Kini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika sudah mencapai 50 persen dari target dari 11 ribu bidang tanah yang harus memiliki sertifikat.

“Target 11 ribu untuk tahun ini, kami BPN optimis bisa mencapainya. Pelayanan kami terima hingga bulan desember nantinya. November berjalan ini akan kita selesaikan dan sudah masuk sekitar 6 ribu. Sudah mencapai 50 persen,” kata Kepala BPN Kabupaten Mimika, John W. Aufa kepada wartawan di Kantor BPN, Jalan Cenderawasih, Rabu (1/11).

Tahap pertama, BPN sudah mencapai 1000 bidang tanah yang bersertifikat. Permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan PTSL ini, kebanyakan masyarakat masih belum melengkapi berkas yang di ajukan ke BPN. Sebab, apabila berkas kurang maka BPN tidak bisa melakukan proses lebih lanjut.

“Permasalahan yang sering di terima oleh BPN Mimika berupa surat pelepasan, aslinya tidak ada, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) belum ada. Kita minta kepada masyarakat harus melengkapi berkasnya. Apabila sudah lengkap maka kita proses,” ujarnya.

Hasil pendataan oleh BPN, kebanyakan masyarakat menyerahkan surat pelepasan foto copy, sedangkan aslinya berada di bank. Dan tidak hanya itu saja, alat ukur tanah pun menjadi hambatan untuk melakukan pengukuran di lapangan. Sebab, alat ukur yang digunakan oleh BPN masih pinjam pakai.

“Kita kerja keras untuk mencapai target. Kendala untuk alat ukur yang digunakan masih kurang. Alat ukur tanah yang ada di BPN saat ini dilakukan dengan pinjam pakai, tapi bisalah diusahakan. Pengadaan alat ukur tahun depan BPN Timika tidak mendapatkan. Untuk harga per unitnya bisa mencapai milyaran rupiah,” jelasnya.

Sementara itu, menurut dia, target untuk tahun 2018 akan diupayakan bisa mencapai 10 ribu bidang tanah sudah bersertifikat. Namun, kembali lagi untuk penentuan target ditentukan dari pusat.
Kendala lainnya yang dialami BPN, kata John, jaringan yang kurang bagus dan juga teknologi yang dianggapnya masih ketinggalan.

“Saat ini semua sistem sudah online, sehingga jaringan itu sangat penting untuk membantu proses pengerjaan. Tidak hanya itu, kemajuan teknologi juga akan menentukan kesiapan dalam bekerja. Di Timika, kita masih ketinggalan,” ujarnya.

Hingga bulan Desember nanti BPN masih tetap menerima berkas. Apabila kuota masih ada maka, akan di tampung dan sisanya masuk ke tahun berikutnya.

Ini merupakan program dari Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 1960, dimana pada pasal 19 menyatakan bahwa pemerintah diwajibkan mendaftarkan tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam bentuk sertifikat. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment