46 Persen Dana PKH Akan Ditarik Kementerian

Bagikan Bagikan
Kepala Dinas Sosial Petrus Yumte
SAPA(TIMIKA) - Tahun 2017 ini, Dinas Sosial (Dinsos) tidak maksimal melakukan validasi dan verifikasi data dari Kementerian Sosial (Kemensos) tentang masyarakat yang berhak menerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebab, Dinsos mengalami kesulitan di banyak hal, terutama mengenai pembiayaan.

“Pelayanan KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat) maupun PKH tergantung NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang merupakan salah satu untuk di verifikasi dan validasi. Tapi, tahun 2017 karena kesulitan banyak hal terutama pembiayaan, sehingga kami tidak maksimal,” ujar Kepala Dinsos Mimika, Petrus Yumte saat ditemui di salah satu hotel di bilangan Jalan Yos Sudarso, Selasa (31/10).

Yumte juga mengatakan, dana PKH untuk tahun 2017 dari Kemensos jumlahnya sebesar Rp13 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp6 miliar lebih atau 54 persen sudah terserap atau disalurkan kepada mereka yang berhak menerima PKH. Sementara itu tersisa sekitar 46 persen belum terealisasi.

“Jadi dana yang belum terserap ini kemungkinan akan ditarik kembali oleh Kementerian,” katanya.
Dana PKH tahun 2017 tersebut akan ditarik kembali lantaran data dari tahun 2011 belum pernah dilakukan verifikasi dan validasi untuk di kirim ke Kemensos.

“Data dari tahun 2011 itu sudah banyak orang yang meninggal, pindah penduduk juga ada. Persoalan lainnya yang belum di verifikasi dan validasi," katanya.


Padahal, menurut dia, data tersebut seharusnya setiap tahun diverifikasi dan validasi agar pembagian PKH bisa tepat sasaran. (Albin)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment