Bantuan Kemensos Sudah Disalurkam

Bagikan Bagikan

Direktur PKAT 

SAPA (TIMIKA) - Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Harapan Lumbangau mengatakan, pasca evakuasi warga Banti dan Kimbeli hari Senin (20/11) lalu oleh Satgas terpadu TNI/Polri. Kementrian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) telah menyalurkan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan warga pengungsi.

"Jadi dari Kementerian Sosial sudah memberikan bantuan untuk masyarakat yang dievakusi dari Banti dan Kimbeli," kata Harapan Lumbangau kepada Salam Papua di Gedung ENY, Jumat (24/11).

Pasca warga dievakuasi, Direktorat PKAT telah menyalurkan bantuan berupa beras sebanyak 5 ton, selimut ada 1600, matras 1030 buah, kemudian ada peralatan anak sebanyak 1000 paket, paket pakaian seragam SD, SMP, SMA yang dibagi 150-150 lengkap dengan perlengkapan sekolah serta perlengkapan mandi yang diperuntukan untuk warga pengungsian.

"Jadi kami sudah berikan bantuan, beras, selimut, matras, tikar, perlengkapan sekolah dan perlengkapan mandi," jelasnya.

Ia mengakui telah mencover secara keseluruhan apa yang wajib disiapkan oleh Kemensos terhadap warga pengungsian setelah berkoordinasi dengan Pemkab Mimika terkait jumlah warga serta kebutuhan yang dibutuhkan.

"Jadi sebetulnya sudah kita cover semua baik untuk makanan dan pakaian serta alat untuk tidur Apabila mereka dari pengungsian dan juga tikar," ujarnya.

Bantuan tersebut langsung diberikan kepada Pemkab Mimika untuk selanjutnya di serahkan kepada masyarakat pengungsi. Dan sebagian besar bantuan telah sampai ke tangan warga.

Apabila ada kebutuhan yang dibutuhkan  warga pengungsi. Pemkab akan mengusulkan kepada Kemensos untuk memberikan bantuan. Hanya saja Kemensos meminta jumlah pengungsi yang akurat. Mengingat ada banyak warga yang telah tinggal dirumah keluarganya, hal tersebut yang menjadi pertimbangan dari Kemensos untuk memberikan bantuan.


"Untuk bantuan yang nanti akan diberikan tergantung usulan dari pemerintah daerah, apabila memerlukan bantuan lagi tetapi kami meminta kepada pemerintah daerah untuk mendata ulang warga serta apa kebutuhannya," katanya.  (Ricky Lodar).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment