Banyak Keluhan Warga yang Belum Terjawab

Bagikan Bagikan


TIDAK bisa dipungkiri, sejauh ini banyak pembangunan yang sudah dilakukan Pemkab Mimika. Namun naifnya, masih saja terdapat banyak keluhan di masyarakat. Walau APBD Mimika tiap tahun diatas Rp 2 Triliun, masih ada masyarakat yang merasa seperti tidak ada pembangunan. Hal ini terjadi karena mereka tidak merasakan hasil dari pembangunan yang dilaksanakan.

Bila kita mengikuti aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD Mimika yang saat ini sedang reses dan turun bertemu warga pemilihnya di Dapil masing-masing, bisa dikatakan banyak keluhan warga yang hingga kini belum terjawab. Keluhan-keluhan tersebut sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, yang sudah diketahui Pemkab Mimika melalui SKPD terkait, tapi belum ada jawaban nyata sebagai solusi.

Masalah banjir atau air merendam rumah warga saat hujan lebat misalnya, sudah terjadi sedikitnya dalam tiga tahun terakhir ini, tapi masih sangat minim upaya nyata yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan SKPD terkait lainnya untuk mengatasinya. Warga belakang Advent hingga Kompleks Wowor masih mengeluhkan hal ini kepada anggota Komisi B DPRD Mimika, Sonny Kaparang saat menggelar kegiatan Reses  di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 di Distrik Mimika Baru, Minggu (26/11).

Masalah banjir ini tidak hanya di daerah tersebut, di sejumlah tempat di Timika, diantaranya di Kelurahan Koperapoka juga masih mengeluhkan masalah klasik tersebut. Mengapa masalah drainase ini tidak masuk dalam program utama di tahun 2017? Apakah pemerintah daerah ini senang melihat warganya susah disaat hujan turun? Sampai kapankah masalah banjir ini akan teratasi?

Masalah sampah juga masih menjadi keluhan. Dinas Tata Kota harus seriusi masalah ini. Masalah sampah ini bukan hanya dialami warga di belakang Advent, tapi seluruh warga kota ini. Bahkan disejumlah ruas jalan utama, sampah masih terlihat menumpuk sampai sore hari, bahkan sampai hari berikutnya. Dinas terkait harus segera atasi masalah ini, karena sampah membuat kota ini terlihat kotor dan menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mengganggu kesehatan.

Masalah menarik lain seperti yang disampaikan para pedagang kepada Anggota Komisi B DPRD Mimika Haji Muhamad Asri Anjang, SE juga patut segera direspon oleh Disperindag Mimika. Kondisi Pasar Sentral Timika yang kumuh, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Para pedagang ini sudah menjalankan semua kewajibannya kepada pemerintah dan sudah seharusnya mereka mendapat tempat yang bersih, sehat dan layak untuk berjualan. Kondisi yang kumuh tentu akan membuat warga tidak mau mengunjungi pasar tersebut untuk berbelanja. Kondisi ini tentu membuat para pedagang merugi.

Warga juga masih meminta pembangunan jembatan. Mungkin saja panjang dan lebarnya tidak seberapa. Tapi jembatan itu penting bagi warga dalam aktivitasnya. Bagaimana mungkin, keluhan jembatan ini sejauh ini tidak diketahui dan dijawab oleh Pemkab Mimika melalui Dinas PU? Semoga dengan disalurkannya permintaan tersebut melalui anggota DPRD Mimika, tahun 2018 mendatang, keluhan tersebut sudah terjawab.

Keluhan soal Pos Kamling, juga penting untuk mendapat perhatian dari Pemkab Mimika karena kasus pencurian di Kota Timika ini tergolong tinggi. Selain kendaraan bermotor, para pencuri juga sering memasuki rumah warga pada tengah malam dan menggasak barang-barang berharga. Keberadaan Pos Kamling dengan adanya penjagaan warga tentu akan mencegah kelompok pencuri melakukan aksinya.

Masa reses anggota DPRD Mimika tentu akan banyak membawa aspirasi warga, untuk dibahas bersama Pemkab Mimika dan menjadi program pembangunan di tahun depan. Diharapkan tahun depan, pembangunan akan tepat sasaran, tepat menjawab kebutuhan warga, bukan asal membangun hanya menghabiskan anggaran saja.


Intinya hingga kini, banyak keluhan warga yang belum dijawab Pemkab Mimika melalui SKPD terkait. Fakta ini harus dijawab, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ingat, pemerintah hadir untuk mengatasi kesulitan warga. Ingat dana dalam APBD itu berasal dari rakyat, dan sudah semestinya rakyat menikmati hasilnya. Hanya pemerintahan yang membangun sesuai kebutuhan warga, yang akan mendapat simpati. Sebaliknya, bila rakyat tidak menikmati hasil pembangunan, maka rakyat juga tidak percaya kepada pemerintahan tersebut. (yulius lopo)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment