Di Timika, Menteri PPPA Ungkit Hukum Kebiri

Menteri PPPA RI, Yohana S. Yembise.

SAPA (TIMIKA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia (RI), Yohana Susana Yembise mengatakan, kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di Papua menjadi nomor satu di Indonesia.

Untuk itu Menteri PPPA mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No 17 tahun 2016 tentang perlingdungan anak. UU tersebut di antaranya menyatakan, barangsiapa yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak atau bahkan membuat anak meninggal, cacat dan tertular penyakit berbahaya, maka akan dikenakan hukuman mati, hukuman seumur hidup dan kebiri. Termasuk juga hukuman diumumkannya tindakan pelaku ke ruang publik serta pemasangan cip di tubuh pelaku.

"Kami pemerintah sudah membuat undang-undang dan hukumannya sudah jelas. Supaya mata rantai kejahatan seksual dapat diputuskan dan anak-anak tidak jadi korban. Karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan," ujar Menteri PPPA RI kepada wartawan Salam Papua di Gereja Tiberias, Minggu (5/11).

Dia mengimbau dan mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk Gereja, LSM, dunia usaha, dunia akademisi serta media untuk bersama-sama membantu pemerintah untuk mensosialisasikan, mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat supaya sadar dan menghindari tindak kekerasan terhadap anak.

"Sudah saatnya kita memutuskan mata rantai kekerasan seksual kepada anak-anak di bawah umur yang merupakan aset kita ke depan," ujarnya.

Dia mengungkapkan, walaupun masyarakat meminta untuk segera menerapkan hukum kebiri, namun hal tersebut tidak serta merta langsung diberlakukan kepada pelaku. Harus didasarkan pada keputusan pengadilan. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian PPPA saat ini sedang gencar mensosialisasikan hal tersebut, demi mengantisipasi kesalapahaman penerapan hukum.

"Untuk hukum kebiri, pelakunya bukan langsung di hukum kebiri. Tetapi setelah menjalani keputusan pengadilan untuk menjalankan hukuman dasar 15 atau 20 tahun baru dikasih kebiri," ungkapnya.

Menurutnya, melalui hasil kajian kekerasan di Papua dipicu oleh dua faktor. Yaitu faktor budaya patriakhi dimana laki-laki merasa memiliki kewenangan penuh untuk menguasai perempuan, dan faktor Miras. Untuk itu, Menteri PPPA menghimbau supaya masyarakat segera melaporkan kepada Polisi terkait kasus termaksud .

"Untuk itu saya himbau apabila ada kekerasan dalam rumah tangga atau kejahatan seksual, untuk bisa melapor ke pihak kepolisian. Karena dalam undang-undang sudah jelas mengenai hukumannya," himbaunya. (Albin)