Diminta Wujudkan Good Governance dan Clean Government

Bagikan Bagikan


Bupati Asmat, Elisa Kambu
SAPA (ASMAT) – Pada pembukaan rapat paripurna masa sidang kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asmat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018, Bupati Asmat Elisa Kambu, S.Sos meminta eksekutif dan legislatif dalam APBD tahun anggaran 2018 harus mampu menerapkan dan mewujudkan prinsip good governance dan celan government.

Hal itu disampaikannya usai Ketua DPRD Kabupaten Asmat Yusak Bokowi,S.Th yang didamping Wakil Ketua I DPRD, Brent Jensenem, S.Sos,M.Si dan Wakil Ketua II DPRD, Jasman Tumpu,SE, bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sejumlah tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda dan tokoh perempuan sekabupaten Asmat mengetuk palu sidang menandai pembukaan sidang paripurna APBD tahun anggaran 2018, di DPRD Kabupaten Asmat, Selasa (28/11).

Pembahasan RAPBD dan non APBD tahun anggaran 2018 yang sudah melewati  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  pada April 2017 lalu harus bisa dilaksanakan dan diterapkan dalam prinsip-prinsip good governance dan clean government serta transparansi anggaran.

“Kita semua harus sepakat setiap program dan pemanfaatan anggarannya terukur dan bisa diuji serta selaras dengan undang-undang pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Pelakasanaan setiap program dan anggaran yang membiayai program tersebut harus bisa diwujudkan ketika masyarakat bisa merasakan akses program tersebut.

Ia mencontohkan masyarakat bisa merasakan pelayanan pendidikan yang berkualitas, terwujudnya program 1000 Hari kehidupan pertama Manusia yang sedang digalakan dan terwujudnya pemberian makanan tambahan kepada anak sekolah se kabupaten Asmat.

Terwujudnya masyarakat Asmat sadar Budaya dan wisata. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah.  Terwujudnya peningkatan kualitas jalan dan jembatan, dan peningkatan ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas. Termasuk Pembangunan Bandara Ewer dan RSUD, telekomunikasi dan kelistrikan, disamping berbagai program Pemerintah lainnya.

“Saya minta program dan anggaran biaya dari setiap program itu disusun  bukan sekedar  membagi bagi program. Tetapi setiap program harus bisa memastikan akan mendedikasikan untuk meningkat kualitas hidup masyarakat Asmat.

Maka setiap OPD membuat program dan anggaran biayanya mampu menyentuh kehidupan warga masyarakat Asmat. Membuat program yang menyentuh kehidupan masyarakat dan anggarannya disusun secara efisien dan efektif,” katanya.

Menurutnya setiap program harus dikawal dengan ketat dan dilaksanakan dengan penuh integritas. Supaya masyarakat semakin percaya kepada Pemda Kabupaten Asmat. Maka, acuan RAPBD tahun anggaran 2018 dari hasil Musrenbang April 2017 lalu sekitar 1.582.000.000 bisa diproyeksikan dalam program yang terukur dan bisa dinikmati seluruh masyarakat.

Dari data yang dihimpun media ini dalam pembukaan masa sidang paripurna masa sidang kedua 2017 di DPRD Kabupaten Asmat tercatat rencana belanja daerah Kabupaten Asmat tahun 2018 sebesar Rp.1.582.391.352.182, yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pemda Asmat bersama DPRD Asmat sepakat membahas RAPBD tahun 2018 ini secara rutin  dilaksanakan setiap akhir tahun dan dilaksanakan selama 5 hari yang dilanjutkan dengan agenda Pemandangan umum anggota dewan terhadap Raperda Kabupaten Asmat tentang APBD tahun 2018 dan Raperda Non APBD dan jawaban Bupati Asmat atas Pemandangan Umum Anggota Dewan, Rapat Kerja Komisi, Laporan Pendapat Komisi Komisi dan Laporan Akhir fraksi-fraksi di DPRD Asmat.

Pada saat yang sama, Ketua DPRD Yusak Bokowi,S.Th dalam sambutannya mengharapkan APBD tahun 2018 benar-benar terintegrasi antara program dan biaya setiap program sehingga tersinkron dalam suatu rencana keuangan tahunan yang transparan sesuai dengan undang-undang pengelolaan keuangan daerah.

APBD 2018 ini bisa  menjawab kebutuhan daerah dan mencerminkan aspirasi masyarakat.
“Saya minta dalam setiap tahun anggaran berjalan diusahakan tidak terjadi penyetoran kembali ke kas Negara. Karena hal itu akan merugikan masyarakat,” pintanya. (Bert/Red)



Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment