Dinsos Gelar Pelatihan Data Base KIP, KIS dan KKS

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA) - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mimika mengadakan pelatihan data base Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) guna menangani masalah kemiskin dan  kesejahteraan sosial. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (31/10) hingga Kamis (2/11) di gedung pertemuan salah satu hotel di Jalan Yos Sudarso.

Ketua Panitia, Inosensius Yoga Pribadi dalam sambutannya mengatakan, pengelolaan data sangat diperlukan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika.


"Untuk dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam menyiapkan data yang baik dan akurat dalam penanganan jaminan sosial," kata Yoga.

Inosensius mengatakan, penyajian data KIP, KIS dan KKS harus disajikan sesuai dengan konsisi yang nyata. "Semua itu agar data basis data yang ada, baik dan benar," ujarnya.

Ia berharap, melalui kegiatan itu dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyediaan basis data guna menekan angka kemiskinan serta memberikan dampak positif dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi masyarakat Kabupaten Mimika. "Semoga permasalahan sosial di Timika dapat terselesaikan," harapnya.

Peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 50 orang dari berbagai instansi. Diantaranya, Dinas Sosial, Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Menengah, Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Bappeda, BPJS, BPS, Distrik Mimika Baru, Distrik Kuala Kencana, Distrik Kwamki Narama dan Pendamping PKH Kabupaten Mimika.

Kepala Dinas Sosial, Petrus Yumte mengatakan, setelah pelatihan pengadaan data base itu, persoalan pembagian dana PKH pada masyarakat dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai data yang dimiliki pemerintah daerah.

"Belajar dari masalah tahun ini. Yakni banyak ibu-ibu yang mengamuk terkait  pembagian dana PKH karena data yang ada tidak sesuai. Kedepannya untuk pembagian berupa bantuan data yang di ambil tidak lagi seperti ini dan data bagi keluarga miskin tidak lagi di ambil dari  Kementerian Sosial tapi dari pemerintah daerah, " ujar Petrus.

Terkait persoalan tersebut, Petrus mengatakan, pengambilan data akan di lakukan setiap tahun. "Mengingat setiap tahun, pasti ada saja pertambahan penduduk maupun pengurangan. Dan pemerintah daerah akan selalu mengupdate hal ini terus," katanya.


Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan Data, Yeti Wulandari saat di temui wartawan mengatakan, data yang belum falid artinya data yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 sampai sekarang belum ada updatingnya lagi. Dan mulai tahun 2017 Kementrian Sosial melakukan  reformasi. (Salma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment