DPRD Minta Dinkes Bayar Insentif Tenaga Kesehatan

Bagikan Bagikan
Yohanes Wantik
SAPA (TIMIKA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika melalui Komisi C meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika segera membayar dana insentif tenaga kesehatan, baik itu perawat atau bidan yang dalam tiga bulan terakhir belum dibayar.

Permintaan DPRD ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap aksi puluhan tenaga kesehatan yang mengamuk di Dinas Kesehatan Mimika pada Rabu (1/11) karena hingga akhir Oktober dana insentif belum dibayar.

Anggota Komisi C DPRD Mimika, Yohanes Wantik kepada wartawan di Gedung DPRD, Jalan Cenderawasih, Selasa (2/11), mengatakan aksi protes yang dilakukan para tenaga medis di kantor Dinas Kesehatan adalah hal yang wajar. Sebab mereka menuntut apa yang menjadi haknya. Para tenaga medis selama ini sudah menjalankan tugasnya, namun haknya tidak dibayar. Untuk menuntut haknya itu maka, mereka melakukannya dengan cara menyampaikan aspirasi.

“Dinas Kesehatan harus menyelesaikan permasalahan pembayaran hak para tenaga medis. Jangan permasalahan tersebut dibiarkan berlarut larut,” katanya.

Ia mengatakan, Dinkes harus dapat menyesuaikan data yang dimiliki dengan jumlah tenaga medis yang di kontrak. Jangan sampai tenaga medis yang di kontrak dengan mengunakan Surat Keterangan (SK) kepala puskesmas juga ikut serta meminta uang insentif.

“Saat ini banyak tenaga medis yang di kontrak atau honor dengan menggunakan SK Kepala Puskesmas, padahal hal itu tidak bisa. Apabila ada tenaga medis yang meminta uang insentif ke dinas maka dia salah. Harusnya dia meminta kepada kepala Puskesmas,” ujarnya.

Lebih lanjut katanya, para tenaga medis yang menggunakan SK Bupati itu yang diprioritaskan. Jangan karena memiliki kenalan atau keluarga di dinas atau puskesmas maka berhak mendapatkan uang insentif padahal SKnya tidak berasal dari SK Bupati.

“Hal ini harus diperhatikan oleh Dinkes. Jangan membuang anggaran yang tidak jelas peruntukkannya,” katanya.

Ia meminta kepada Dinkes agar tidak lagi merekrut tenaga medis seperti bidan dan perawat. Pasalnya, tenaga bidan dan perawat sudah sangat banyak di Kabupaten Mimika. Dinkes harus dapat melihat kekurangan tenaga yang sangat diperlukan oleh masyarakat.

“Di Timika itu tenaga yang kurang seperti apoteker, farmasi serta analisis. Seharusnya pemerintah merekrut tenaga itu, bukan menumpukkan tenaga yang sudah banyak jadi bertambah banyak,” katanya.

Seperti diketahui bahwa tenaga medis non PNS mengamuk karena uang insentif mereka tidak dibayar. Tidak hanya itu. Mereka juga mengancam akan menutup pelayanan kesehatan karena uang insentif selama tiga bulan terakhir belum dibayarkan oleh Dinkes.

“Saya minta agar pemerintah mencarikan jalan atau solusi sehingga mereka bisa menerima insentifnya. Kami dewan tidak mau dengar kalau ada keluhan masyarakat bahwa tidak ada pelayanan kesehatan. Dana untuk sektor kesehatan sengaja didorong atau diakomodir di APBD dalam jumlah yang banyak agar pelayanan kesehatan itu bisa maksimal. Karena itu, tidak ada alasan untuk menunda-nunda hak insentif para tenaga kesehatan karena itu anggarannya ada,” jelasnya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment