DPRD Minta Insentif Guru Harus Dibayar Sebelum Desember

Bagikan Bagikan
Ketua DPRD Mimika, Elminus Mom
SAPA (TIMIKA) - Terkait pembayaran honor guru yang tak kunjung dibayarkan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kadispendasbud), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Eltinus B Mom S.E angkat bicara. Sesuai dengan komitmen DPRD bahwa dana tersebut harus dibayarkan sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk tahun 2018.

Elminus Mom kepada wartawan Salam Papua di ruang kerja gedung DPRD jalan Cenderawasih Kamis (23/11) mengatakan, DPRD sudah melakukan rapat dan sesuai kesepakatan bersama dana tersebut harus dibayarkan. Menurutnya, tidak boleh lagi ada saling melempar kewenangan antara Bupati dan Kadispendasbud. Sangat jelas, dana tersebut harus dibayarkan melalui Kadispendasbud.

"Jadi tidak ada alasan lagi oleh kepala dinas nanti dibayar Bupati dan sebentar lagi di bayar kepala dinas. Hal itu sudah jelas dari pertemuan kemarin. Kepala dinas harus bayar," katanya.
Dia menambahkan, masalah pembayaran ada di tangan Satuan Kerja  Perangkat Daerah (SKPD). Ini sudah mendekati bulan Desember agar segera dibayarkan. Para guru pasti sangat butuh dana tersebut.

"Harus dibayarkan. Jangan sampai berlarut larut. Jangan juga sampai buang tanggung jawab," ujarnya.

Meskipun sudah ada keputusan rapat dengar pendapat dengan dinas terkait, akan segera dibayarkan, namun hal itu tidak serta merta langsung dijalankam oleh kepala dinas.

Elminus menjelaskan, tanggung jawab DPRD hanya sebatas memanggil SKPD dan Kadispendasbud terkait penyelesaiannya. Dalam rapat dengar pendapat sudah ada keputusan.
"Kita sudah memanggil mereka. Tanggung jawab kami sampai di situ. Selebihnya itu tergantung SKPD," jelasnya.

Ketika ditanya hak politik DPRD apakah dapat digunakan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki permasalahan tersebut? Elminus mengatakan, akan melihat situasinya seperti apa.

"Kita lihat saja nanti seperti apa perkembangannya," katanya.

Terkait masalah pembayaran dana insentif guru yang hingga kini tidak selesai,  DPRD bisa saja membuat pansus untuk menelusuri kasus tersebut.


Sewaktu diadakan rapat dengar pendapat pembahasan  dana insentif guru di DPRD, sebagian DPRD sepakat untuk membentuk pansus. Namun sebagian anggota DPRD menyatakan masih belum bisa.  Hingga kini pembentukan pansus tersebut baru sebatas wacana. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment