DPRD Pertanyakan PAD dari Pesawat Pemda

Bagikan Bagikan

Anggota Komisi A DPRD Kab.Mimika, Markus Timang

SAPA (TIMIKA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, mempertanyakan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pesawat yang telah dibeli oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Mimika.

Pertanyaan ini disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Mimika, Markus Timang saat ditemui wartawan seusai mengikuti rapat dengar pendapat dewan dengan para wartawan, di Gedung DPRD Kabupaten Mimika, Senin (13/11).

Ia mengatakan, bila memang Dishub menghadirkan sarana perhubungan dalam hal ini berbentuk pesawat untuk menghubungkan antara kecamatan desa dan kabupaten lain, dan dianggap sebagai potensi penambahan PAD, DPRD juga harus tahu soal hal tersebut, terkait dengan teknis pengoperasian dan bagaimana hasil dari pesawat tersebut.

Menurut Markus, jika memang hal tersebut dilakukan, dan memang dipergunakan untuk transportasi, maka semua kegiatan harus jelas, serta ada pelaporan bahwa fasilitas tersebut dipergunakan dan dimanfaatkan. Tetapi selama ini menurutnya DPRD belum menerima laporan tersebut.
"Sampai dengan saat ini kami belum menerima, dan kalau memang itu jelas untuk menambah PAD, maka harus jelas pula pemeliharaannya, pilotnya, bahan bakarnya seperti apa, terus harus ada bukti-bukti pengembaliannya atau hasilnya," ungkapnya.

Markus juga menyampaikan, bila memang pesawat tersebut merupakan aset daerah, seharusnya ketika DPRD ataupun dari kalangan unsur muspida, ingin berkunjung di daerah dalam Papua atau pegunungan, bisa menggunakan pesawat tersebut.

Selain hal tersebut, jelas Markus, bila masyarakat menggunakan fasilitas tersebut, maka harus jelas perhitungan tiket dan harganya, kemudian tujuannya kemana saja serta ditentukan target pendapatan yang bisa diterima oleh daerah. Tetapi kalau nongkrong saja di bandara, buat apa.

"Semua harus jelas, soal target juga harus jelas, kalau per jiwa nanti bayar berapa, terus ke mana dan angkutannya berapa, itu baru masuk akal," katanya.

Ditanya terkait dengan pemanggilan yang direncanakan oleh DPRD kepada Kepala Dinas Perhubungan, Markus mengatakan sampai saat ini belum melakukan pertemuan dengan dinas terkait untuk membicarakan persoalan tersebut.

"Kami belum melakukan tatap muka sampai dengan saat ini, karena waktu yang tersisa beberapa bulan lagi, jadi kemungkinan kami akan panggil secepatnya, paling lambat yah tahun depan atau bulan Januari" ujarnya.

Tujuan dari pemanggilan tersebut adalah, agar Dinas Perhubungan bisa menjelaskan dan memaparkan terkait dengan sistem pengelolaan pesawat kepada masyarakat, dan daerah harus jelas dan transparan, karena itu berasal dari anggaran daerah.

"Pertemuan itu biar jelas sistem pengoperasian dan pegelolaan seperti apa, jangan sampai parkir saja di bandara, kita kan rugi, katanya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment