DPRP Papua Sosialisasi Raperdasus Hari Ibadah

Bagikan Bagikan

Mathea Mameyau, S.Sos

SAPA (TIMIKA) - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua melaksanakan reses kerja ke Timika dengan mengadakan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang hari ibadah di Provinsi Papua.

“Nanti hari Minggu akan dijadikan sebagai hari ibadah bagi umat kristiani. Peraturan ini akan diberlakukan mengingat Timika dihuni oleh mayoritas umat kristiani,” kata Mathea Mameyau, S.Sos dalam sosialisasi Raperdasus hari ibadah yang  digelar di Hotel Grand Tembaga Jalan Yos Sudarso, Rabu (8/11).

Anggota DPRP Provinsi Papua yang dari perwakilan Kabupaten Mimika, Mathea Mameyau,S.sos mengatakan, hari ibadah di Papua akan diatur dalam sebuah aturan khusus. Saat ini rancangan  Peraturan Khusus akan di sosialisasikan kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Dan Raperdasus ini juga akan berlaku pada umat muslim yang ada di Timika dan Papua. Pada hari Jumat juga akan diberlakukan dan dibuat aturan untuk masyarakat muslim untuk beribadah.

“Selama ini juga ada toleransi keagaman. Apabila tidak diatur dan ditetapkan maka akan semrawut, sehingga perlu diatur.  Pada hari Minggu kegiatan sosial akan dihentikan dan di khususkan untuk ibadah. Waktu untuk ibadah pada hari Minggu akan dilaksanakan pada pukul 06.00-15.00wit. Sedangkan untuk hari Jumat pukul 10.00 -14.00 WIT. Semua kegiatan atau aktivitas harus berhenti,” jelasnya.

Usai melaksanakan ibadah, kata Mathea, semua aktivitas dapat dilakukan. Terkait aturan ini akan disampaikan ke kabupaten/kota untuk di implementasikan.

“Kegiatan akan aktif setelah pukul 15.00 WIT. Kita harus sampaikan ke kabupaten/kota untuk diimplementasikan. Karena ini tidak hanya bicara toleransi tapi bagaimana menerapkan aturan itu,” ujarnya.
Fernando A. Yansel Tinal, M.BA
Penetapan Raperdasus ini menjadi sebuah Perda, kata dia, akan dibahas dalam rapat paripurna pada 23 November 2018 mendatang. Dalam rapat paripurna beberapa Raperda ini akan disahkan sehingga mulai tahun depan sudah dapat diimplementasikan. 

Hal senada Wakil Ketua II DPRP Papua, Fernando A. Yansen Tinal M.BA bahwa Raperdasus ini akan disampaikan pada rapat paripurna dan akan disahkan. Meskipun nantinya ada Perda yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam satu Kabupaten, maka dalam Perdasus ini sudah mengatur untuk dapat menjawab kebutuhan kabupaten masing-masing.

“Dalam Perdasus yang ada sekarang ini, apabila sudah disahkan akan melihat dari kebutuhan Kabupaten masing masing. Didalamnya sudah diatur, sehingga tidak ada benturan antara dua peraturan nantinya,” katanya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment