Guru-Guru Honor Tak Dihadirkan Langgar Kesepakatan

Bagikan Bagikan

Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon
SAPA (TIMIKA) – Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon, SH, S.IK,MH, M.SI menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari guru-guru pada saat Polres Mimika melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Sebab pertemuan yang telah disepakati bersama namun tidak mengindahkan undangan tersebut.

“Permasalahan guru honorer ada pertemuan di Polres, hadir penyidik, Pemda seperti Kabag Hukum, Kaban Keuangan, Kadispendasbud ibu Jenni tidak hadir dan yang mewakili Kabid SMP. Sementara untuk guru-guru honor tidak ada yang hadir dengan alasan bahwa yang harus hadir adalah Kadispendasbud,” kata Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon kepada wartawan di Pos Penjagaan ENY, Jumat (24/11).

Perwakilan guru hanya menginginkan kehadiran Kadispendasbud Jenni O Usmani pada saat pertemuan untuk mendengar penjelasan dari Kadispendasbud terkait pembayaran TTP kepada guru honorer. Namun tanpa kehadiran Kadispendasbud, tetapi ada perwakilan dari instansi terkait dalam hal ini Kaban Keuangan Kabupaten Mimika Marthen Malissa, serta Kabag Hukum Setda Kabupaten Mimika Sihol Parningotan, SH untuk menjelaskan mekanisme penyaluran dana tersebut.

“Jadi sebenarnya jangan hanya berpolemik bahwa ibu Jenni harus hadir supaya dijelaskan, sebab disana juga ada Kabag Hukum untuk menjelaskan mekanisme penyaluran dana,” jelas Kapolres.

Dia mengatakan, seharusnya apa yang telah disepakati ditepati oleh perwakilan guru-guru honorer. Karena terkesan pertemuan yang dilaksanakan tidak berarti  atau dengan kata lain tidak difasilitasi oleh Kepolisian. Ketidakhadiran Kadispendasbud jangan dijadikan alasan untuk menghakimi seseorang.

“Yang jelas semua ada kesepatakan. Apabila sudah ada kesepakatan ya harus disepakati, jika sudah ngumpul ya ngumpul,  jangan nanti bilang tidak di fasilitasi. tetapi karena guru-guru tidak mau, apa mau menghakimi orang,” katanya.

Berkaitan dengan dugaan korupsi yang dilaporkan guru-guru honorer,  semua Laporan Polisi (LP) yang masuk di pihak Kepolisian pasti dicermati sungguh-sungguh. Dalam hal ini SKPT dari seseorang ataupun organisasi tetap akan proses dan nanti akan dibuktikan bersalah dan tidaknya, itu berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan.

“Terkait laporan guru-guru kita sedang melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Solidaritas Guru Hohor Timika Alexander Rahawarin mengatakan, perwakilan Solidaritas guru honor Timika tidak menghadiri pertemuan tersebut disebabkan tuntutan dari para guru kepada  Kadispendasbud segera membayar hak-hak mereka.  Dan Kadispendasbud diproses secara hukum, karena penyelewengan anggaran TTP insentif bagi 810 guru honor, bukan menghadiri pertemuan mediasi yang dilakukan oleh Polres Mimika.

“Kami punya tuntutan jelas, bayar hak kami dan proses hukum terkait TTP insentif,” bukan mau hadiri mediasi,” kata Alex saat menyambangi Salam Papua, Jumat (24/11). (Ricky Lodar).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment