Guru Palang Kantor Pemda Mimika

Bagikan Bagikan

Aksi guru se Mimika di depan Kantor Pusat Pemerintahan Kab. Mimika.


SAPA (TIMIKA) -  Menyikapi  pernyataan Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng, SE., MH, Senin (30/10) lalu memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud), Jenni Ohestin Usmany mencairkan dana insentif bagi seluruh guru honor se Mimika. Senin (6/11), puluhan guru honor melakukan aksi pemalangan gerbang masuk dan keluar pada Kantor Pusat Pemerintahan (Pemkab) Mimika.

Puluhan guru yang merupakan perwakilan dari komunitas guru se Mimika ini sengaja memalang gerbang masuk dan keluar teresebut dengan alasan semenjak adanya perintah Bupati, hingga saat ini insentif itu pun tidak kunjung dicairkan.

“Kami tidak meminta apa yang bapak dan ibu punyai. Kami hanya meminta apa yang menjadi hak kami. Lagi pula beberapa waktu lalu Bupati sudah perintahkan Kadispendasbud untuk mencairkan dana insentif tersebut. Lalu kenapa sampai detik ini belum juga dicairkan? Kami mau kasih makan anak-anak kami dengan apa? Kami ini mengajar terus, tapi kenapa hak kami tidak dibayarkan?,” teriakan para guru itu.

Dalam aski pemalangan yang ditandai dengan bakar ban bekas ini, para guru merong-rong dan mengakui telah sebelas bulan menunggu pencairan dana yang merupakan dana apresiasi atas pengabdian dalam mencerdaskan anak Mimika. Namun semenjak aksi pertama hingga saat ini, tuntutan para guru hanya dijawab dengan janji tanpa kenyataan.

Selain itu, para guru tersebut menuntut agar pemangku kepentingan di tingkat eksekutif harus bisa hadir dalam setiap aksi penuntutan yang dilakukan agar bisa mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Para guru ini mengaku sangat kecewa. Karena, dalam setiap aksi penuntutan yang telah dilakukan sejak beberapa bulan tidak dihadiri pemangku kepentingan dilingkup Pemkab seperti Bupati, Wakil Bupati, Sekda serta Kadispendasbud.

“Kami kecewa setiap tuntutan kami tidak dihadiri oleh pemangku kepentingan pada Pemerintahan termasuk Kadispendasbud. Kami tidak butuh janji, tapi kami mengharapkan realisasi. Bupati sendiri yang mengatakan akan di bayar, tapi nyatanya tidak ada,” kata para guru tersebut.

Aksi guru se Mimika di depan Kantor Pusat Pemerintahan Kab. Mimika

Dari pantauan Salam Papua, para guru mengakui bahwa tanggal 24 Oktober lalu juga telah dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama seluruh anggota Legislatif dan Eksekutif yang dihadiri  Asisten IV Bidang Pendidikan Setda Mimika, Alfred Douw, Kadispendasbud, Kepala BPKAD, Marten Papi Malisa, serta beberapa perwakilan guru honor. Pertemuan ini dilaksanakan di ruang rapat pleno DPRD Mimika. Dalam rapat tersebut, DPRD juga telah memutuskan agar insentif harus tetap dibayarkan kepada seluruh guru honor dan dilakukan pada bulan Oktober. Sebab jika insentif tidak dibayarkan, maka pembahasan APBD induk 2018 tidak bisa dilaksanakan.

“DPR sudah memutuskan dan bersepakat bersama Pemda supaya insentif kami dibayarkan pada bulan Oktober. Tapi sekarang sudah bulan November, lalu kesepakatan itu bagaimana? Kami sama sekali tidak meiminta yang bukan hak kami, tapi karena ini merupakan hak untuk menghidupkan keluarga kami, maka kami terus menuntut,” teriak mereka.

Insentif Harus Dicairkan

Aksi para guru juga sempat mendapat arahan dari Staf Ahli Bupati, Cristian Karubaba. Cristian mengakui, berhubung para pemangku jabatan serta Kadispendasbud sedang menjalankan tugas dinas ke luar Timika, maka diharapkan para guru bersabar hingga akan diadakan pertemuan lanjutan untuk melakukan negosiasi serta menentukan kepastian pencairan insentif.

Usai mendengarkan arahan tersebut, para guru mengakui telah bosan dan menolak keras akan dilaksanakannya  pertemuan negosiasi. Pertemuan demi pertemuan telah dilakukan secara berulang-ulang sejak adanya tuntutan. Namun pertemuan-pertemuan itu juga sama sekali tidak memberikan dampak yang baik.

Terkait hal itu, para guru menuntut agar Senin mendatang Kadispendasbud harus segera mencairkan dana tersebut dan bukan menebar janji.

“Untuk apa dilaksanakan pertemuan lagi? Pertemuan itu sudah terlalu sering dilakukan dan hasilnya apa? Yang kami mau senin depan insentif kami langsung dibayarkan tanpa harus janji dan janji, untuk kelangsungan hidup kami dan keluarga. Saat ini (Kemarin-Red) sudah sepakat bersama Kepolisian bahwa Senin depan kita akan bertemu dengan pemangku jabatan, tapi kalau itu tidak terjadi, maka tidak akan ada aksi main-main yang akan dilakukan,” kata mereka.

Setelah berjam-jam melakukan orasi dan menempati gerbang masuk Kantor Puspem, para guru merasa kecewa dengan keputusan aparat kepolisian yang memaksa membuka palang dan memadamkan kobaran api dan kepulan asap yang sengaja dilakukan para guru tersebut.

Kekecewaan para guru yang mengakui telah mengabdi lebih dari hitungan bulan tersebut kian memuncak ketika aparat kepolisaian bersama Satuan Polisi Pamong Peraja (Satpol PP) membuka palang dan memadamkan api dan membiarkan para pegawai Pemkab serta masyarakat untuk keluar. Menurut mereka, dibukanya palang tersebut merupakan tindakan yang sama sekali tidak berpihak dan lebih melindungi pejabat Pemkab.

“Kami ini apa? Kenapa Bapak-bapak polisi tega buka gerbang yang sudah kami palang. Padahal kami ingin gerbang ditutup sampai pemangku jabatan Pemkab datang dan memberikan insentif kepada kami. Kami sudah tidak mau lagi rekonsiliasi, tapi kami mau dana insentif itu langsung dicairkan, baik tunai juga melalui rekening karena kami butuh biaya hidup,” teriak mereka.

Aksi guru se Mimika di depan Kantor Pusat Pemerintahan Kab. Mimika

Menanggapi aksi protes para guru tersebut, Kabag Ops Polres Mimika, Tony Upuya mengakui, aparat kepolisaian tidak melaksanakan tugas berdasarkan unsur-unsur tertentu. Namun aparat Kepolisian hadir untuk mendamaikan suasana serta mencari solusi yang terbaik sehingga persoalan pencairan insentif tidak merugikan semua pihak.

“Kalau kita terus palang gerbang, bagai mana dengan pegawai yang sedang bekerja di dalam kantor Pemda? Terus bagaimana dengan masyarakat yang saat ini butuh pelayanan di Pemda? Kami ikut berpihak kepada tuntutan para guru, tapi tidak harus merugikan banyak pihak,” ujarnya.

Upuya mengakui telah menghubungi Bupati dan Sekda agar bisa memberikan solusi atas tuntutan para guru. Dengan demikian menurut dia, dalam beberapa hari kedepan akan dilaksanakan pertemuan bersama pimpinan daerah sehingga persoalan insentif segera diselesaikan.

Menurutnya jika hari Senin depan pemangku jabatan dilingkup Pemkab bisa dipertemukan bersama para guru, diharapkan aksi tetap dilaksanakan dalam bentuk damai bukan anarkis.

Ia juga berharap, sebelum dilaksanakannya pertemuan lanjutan yang akan dilaksanakan Senin depan itu, koordinator lapangan (Korlap) aksi demo harus bisa mengatur sehingga bisa berjalan dengan aman.

“Saya sudah komunikasikan bersama Sekda. Karena tidak mungkin bisa di jawab saat ini. Bupati saat ini lagi di Jawa, Kadispendasbud di Bogor dan Sekda ada di Jayapura. Kalian tidak bisa menuntut Kepolisian, kami hanya menjaga keamanan saja. Tapi yang akan menyelesaikan tuntutan kalian itu ada Bupati selaku pimpinan kalian semua di pemerintahan,” katanya. (Acik)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment