Kadispendasbud Jangan Jadi Pengecut

Bagikan Bagikan


Kristian Karubaba
SAPA(TIMIKA) - Staf ahli Bupati Mimika Kristian Karubaba meminta Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kadispendasbud) Kabupaten Mimika Jenny O  Usmasi berani dan tidak menjadi manusia pengecut. Kadispendasbud harus  memberikan penjelasan langsung kepada puluhan guru honor yang masih berdemo menuntuk hak yang belum diterima. 



"Ibu Jenni dia harus hadir di sini untuk menjelaskan kalau memang ada aturan lain. Kenapa dia takut. Dia harus berjiwa besar, jangan jadi pengecut yang akhirnya mengganggu aktivitas di Kantor Sentra Pemerintahan," katanya kepada Salam Papua di Kantor Sentra Pemerintahan, Senin (20/11).

Menurutnya, beberapa waktu lalu Kadispendasbud sempat dihubungi oleh Wakil Bupati maupun Sekda untuk datang memberikan penjelasan langsung kepada puluhan guru yang melakukan aksi demo. Namun sampai saat ini Kadispendasbud tidak datang untuk memberikan penjelasan.

"Dia janji datang hari Kamis lalu untuk memberikan penjelasan tetapi sampai hari ini tidak datang. Untuk itu kita sudah koordinasi dengan pihak kepolisian supaya ibu Jeni harus dihadirkan di sini untuk memberikan penjelasan, " ujarnya. 

Akibat demo yang dilakukan oleh puluhan guru selama beberapa hari ini, aktivitas  pegawai di Sentra Pemerintahan sangat terganggu, terutama pelayanan kepada masyarakat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispencapil). 

"Jadi semua aktivitas terganggu. Masyarakat mau urus KTP, Kartu Keluarga,  surat nikah semuanya lumpuh. Dan ini tidak bisa dibiarkan, jangan hanya gara-gara satu orang aktivitas di kantor semuanya terganggu," katanya. 

Dia menyinggung saat ini sudah mendekati ahkir tahun dan tentunya banyak hal yang harus dikerjakan oleh para pegawai. Untuk itu perlu ada solusi dari Kadispendasbud  untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

"Karena ini sangat mengganggu aktivitas, banyak pekerjaan tertunda kalau guru honor terus berdemo. Sehingga Kepala Dinas Pendidikan Dasar  harus memberikan penjelasan dan tidak mengeluarkan pernyataan yang memprovokasi  karena ada atasan yang punya hak untuk mengeluarkan pernyataan.  Sebagai bawahan harus lapor kepada Wakil Bupati atau Sekda yang kemudian atasan yang berkomentar supaya bisa mendinginkan situasi," ujarnya. (Albin) 
                                                          


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment