KAMPAK Ancam LP tak Ditindak Didorong ke KPK

Bagikan Bagikan
Johan Rumkorem
SAPA (TIMIKA) -  Meski mendukung dan sabar dengan proses kerja Tipikor Polres Mimika dalam menindaklanjuti laporan dugaan penyelewengan dana insentif guru dan penyalahgunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) guru Orang Asli Papua (OAP) oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Kabupaten Mimika, Jeni Ohestin Usamani.

 Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi  (KAMPAK) Papua berkomitmen dan mengancam jika lewat dari 30 hari  LP tersebut tidak ditindak. Maka KAMPAK akan mendorongnya ke Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) Provinsi untuk dilakukan supervisi atau dorongan untuk mempercepat proses penangkapan terhadap Kadispendasbud.

“Kami sangat menghargai proses-proses yang saat ini sedang dijalankan di Tipikor Polres Mimika. Tapi dengan alasan-alasan yang saat ini Kadispendasbud kemukakan, itu sama sekali tidak mempunyai dasar. Dan laporan kami itu dilengkapi dengan data-data yang akurat. Kami berharap dan mendukung langkah Polres Mimika,” kata Sekjen KAMPAK Wilayah DKI, Johan Rumkorem kepada Salam Papua, Kamis (23/11).

Untuk mendorong persoalan yang telah dilimpahkan ke Tipikor Polres,  KAMPAK  menggandeng Pemantau Keuangan Negara (PKN), Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPKRI) serta Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak) Amungsa selaku  lembaga dengan fungsi kontrol  sosial tentang penyelenggaraan negara di Mimika.

Menurut Johan, hari ini (Kemarin red) telah dilakukan pertemuan lintas pejabat Pemkab Mimika di Aula Mako Polres Mimika mile 32 Distrik Kuala Kencana. Pertemuan itu dimediasi oleh Polres Mimika. Dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri para guru. Para guru tidak menghadiri pertemuan tersebut dengan alasan telah bosan mendengarkan mediasi yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa realisasi pencairan insentif.

“Guru-guru tidak pergi. Karena untuk apa hadir kalau hanya untuk dengar hal yang sudah sering dibicarakan. Yang diinginkan para guru, saat ini polres fokus telusuri laporan yang sudah dilimpahkan dan segera menangkap Kadispendasbud,” katanya.

Dalam pertemuan itu juga diakuinya, Kadispendasbud tetap bersikukuh untuk tidak membayar insentif para guru dengan alasan, para guru honor yang melakukan demo dan memalang kantor Pemda Mimika baik negeri/swasta yang  mempunyai SK Bupati/Kepala Dinas akan dibayarkan. Sedangkan, bagi mereka yang tidak mempunyai SK  Bupati alias SK Kepala sekolah/Yayasan, maka  mereka tidak berhak menerima TTP/insentif.

“Ini  alasan yang compang-camping dan tidak mendasar. Dia bicara tidak sesuai dengan dasar hukum. Dan dasar hukum yang dia pakai itu merupakan dasar hukum yang sudah pernah dilakukan. Guru-guru yang sekarang demo itu sudah pernah dua kali terima insentif. Kalau begitu Kadispendasbud melanggar hukum karena sudah dua kali berikan insentif kepada guru yang tanpa SK Bupati dan Dinas,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dugaan korupsi yang dilakukan Kadispendasbud  Mimika berdasarkan lembaga pengawas penyelenggara negara yaitu, sebanyak Rp 47 miliar yang dimaksudkan Kadispendasbud  digunakan untuk TTP untuk PNS dan CPNS itu sebenarnya hanya Rp 23 miliar. Sedangkan Rp 17, 8 miliar itu digunakan untuk penyediaan guru kontrak.

“Pertanyaan dari aktifis anti korupsi adalah, kalau memang tidak mau TTP digunakan untuk guru kontrak dan difokuskan hanya untuk PNS dan CPNS, kenapa yang 17, 8 miliar itu dia bikin pengadaan? Itu sudah melanggar hukum, karena diluar dari PNS dan CPNS. Dan kalau dia lakukan pengadaan guru kontrak, apa dasar hukumnya? Dan mana SK Bupatinya? Dia harus publikasikan nama-nama dan SK Bupati dari guru kontrak yang dia angkat itu,” jelasnya.

KAMPAK dan komunitas guru juga menuntut adanya transparansi pengangkatan guru kontrak yang dilakukan  Kadispendasbud dan menunjukan SK Bupati. “Kalau dia hanya koar-koar di media, itu berarti dia membohongi publik dan negara serta semua guru yang selama ini telah lama mengabdi. Dia harus transparan. Tempelkan nama-nama guru kontrak yang dia angkat dan tunjukkan Sknya,” katanya.

Menurutnya pengangkatan guru kontrak  juga telah direkayasa oleh Kadispendasbud. Sebab, Kadispendasbud mengakui RP 17, 8 miliar telah digunakan untuk pengadaan 800 guru kontrak. Sedangkan berdasarkan data yang ada, jumlah guru kontrak yang diangkat hanya berjumlah 300 lebih.

“Data yang sudah kami dapat itu tidak sampai 800. Hanya 300 sekian saja jumlah guru kontrak. Dalam 300 itu ada termasuk guru-guru yang ikut demo, ada tiga PNS, ada juga yang sudah meninggal. Sedangkan dana Otsus yang diperuntukan OAP itu dia pakai untuk orang non papua. salah satunya ada yang mengajar di Ebenhaezer,” tuturnya.

Dengan demikian, terkait kejanggalan-kejanggalan tersebut telah tertuang dalam laporan ke Polres. Sehingga diharapkan Polres tidak lagi mengulur-ulur waktu karena sudah terbukti sebagai korupsi dan merupakan kejahatan yang luar biasa. (Red)



Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment