Kampak Laporkan Dugaan Korupsi Rp 12 M di Dispendasbud ke Polda

Bagikan Bagikan
Kampak Papua saat menyerahkan Bukti pelaporan kepada Kapolda Papua
SAPA (TIMIKA) - Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (Kampak) wilayah Papua melaporkan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 12 Miliar lebih pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Kabupaten Mimika kepada Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Papua, Senin (30/10).

Sekjen Kampak Papua Wilayah DKI Jakarta Johan Rumkorem mengatakan, pihaknya telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Kepala Dispendasbud Mimika, Yeni O. Usmani ke Polda Papua. Menurut Johan, terdapat anggaran senilai Rp 12.152.400.000,00 untuk pembayaran hak-hak guru honorer selama 10 bulan. Namun tidak dibayarkan oleh Kadispendasbud Yeni O Usmani.

"Jadi saya sudah laporkan dugaan korupsi Kadispendasbud ke Polda Papua," kata Johan kepada Salam Papua via whatssap, Selasa (31/10).

Ia menjelaskan, keluhan tentang insentif guru tersebut telah sampai di Kampak Papua. Diduga ada penyelewengan anggaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) atau insentif yang dilakukan oleh Kadispendasbud. Tidak hanya dana insentif, ada banyak pelanggaran-pelanggaran administrasi yang dilakukan di Dispendasbud.

“Setelah kami telusuri ternyata ada dugaan penyelewenagan anggaran yang dilakukan Kadispendasbud dan juga bermasalah pada administarsi,” jelasnya.

Atas dasar itu, Johan mengatakan, Kampak menilai Kadispendasbud Yeni O Usmani menyalahi aturan. Hal tersebut yang menjadi dasar pihak Kampak melaporkan hal tersebut ke Ditreskrimsus Polda Papua untuk diselidiki ke mana dana tersebut dipergunakan.

Johan mengemukakan, dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA)  TA 2016 lalu, terdapat anggaran untuk pembayaran insentif guru-guru honorer senilai Rp 47.656.800.000. Hal yang sama juga terdapat  dalam DPA TA 2017 untuk Dispendasbud, sehingga tidak ada perubahan anggaran didalam DPA Dispendasbud.

Di rinci, dalam anggaran Rp Rp 47.656.800.000 tersebut,  didalamnya terdapat pembayaran untuk PNS di Dispendasbud senilai Rp 23. 824.4000.00 atau Rp 23,8 Miliar, dan masih tersisa Rp 23,8 Miliar. Namun kenyataan yang terjadi lapangan anggaran senilai Rp 23,8 Miliar tersebut digunakan untuk penyedia guru kontrak sebanyak 810 guru. Sedangkan anggaran yang disiapkan untuk belanja guru kontrak senilai Rp 17.824.800.000.00 tersebut. Setelah itu dicairkan anggaran senilai 8.912.400.000 untuk penyediaan guru kontrak.

Lanjutnya, sementara itu pada DPA untuk TA 2017 tentang dana Otsus terdapat anggaran Rp 6.480.000.000 yang diperuntukan untuk pembayaran 120 guru honor. Namun dana yang terealisasi hanya Rp 3.240.000.000. Dengan demikian anggaran guru honorer dan kontrak dari APBD tahun 2017 senilai Rp 8,9 Miliar ditambah dengan dana Otsus untuk pembayaran guru kontrak asli Papua sebesar Rp 3.2 Miliar, sehingga total keseluruhan mencapai Rp 12.152.400.000,00 dengan Nomor 0528/SPD/1.01.01.01/2017 Tahun 2017 dipertanyakan penyalurannya. 

“Jadi kami lihat ini ada penyalahgunaan anggaran senilai Rp12 miliar lebih,” ujarnya.

Ia menyayangkan adanya penyalahgunaan anggaran di Dispendasbud sebab didalam anggaran tersebut terdapat dana Otsus yang diperuntukan bagi masyarakat asli Papua.


“Kami menduga Yeni O Usmani telah melanggar Undang-Undang Otsus dan undang-undang tindak pidana korupsi. Seharusnya dana Otsus di Papua diperuntukan untuk orang asli  Papua, malah digunakan bukan untuk orang asli Papua,” ujarnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment