KAMPAK Terus Mengadvokasi Kasus Insentif Guru Mimika

Bagikan Bagikan


Sekjen KAMPAK Papua, Johan Rumkorem
SAPA (TIMIKA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komunitas Masyarakat Adat Anti Korupsi (KAMPAK) Papua Wilayah DKI, Johan Rumkorem mengakui,  akan terus mengadvokasi kasus penyalahgunaan dana pendidikan di Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Kabupaten Mimika.

Penyalahgunaan dana penyelenggaraan pendidikan di Dispendasbud Mimika, menurut dia, ada dua kasus yang harus didorong seperti, dana Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) dan dana Insentif. Kedua kasus tersebut telah dilimpahkan dan sedang dilakukan investigasi atau penyidikan oleh pihak Kepolisian sebagai tahapan awal.

"Sekarang yang diributkan di Mimika ini adalah dana APBD dan Otsus. Kami sebagai anak adat papua anti korupsi melihat bahwa Kadispendasbud sudah melecehkan harga diri OAP. Karena telah memberikan dana Otsus untuk merekrut dan membayar yang bukan OAP. Padahal, Otsus itu untuk OAP. Kami tidak ingin dia gunakan nama OAP untuk yang bukan OAP dan dijadikan dana otsus sebagai proyek," ungkapnya.

Dana otsus yang telah digunakan sebesar Rp 6,4 miliar untuk merekrut tenaga non Papua. Penyalahgunaan  dana otsus ini telah dilaporkan ke Kapolda Papua, Reskrimsus Polda Papua serta Polres Mimika yang dilengkapi dengan data fakta.

Selain itu diakuinya, ada juga dana dari APBD sebesar Rp17, 8 miliar untuk pengadaan guru kontrak dan merupakan dana tidak langsung. Akan tetapi Kadispendasbud menggunakan dana langsung untuk pengadaan guru kontrak. Hal tersebut diakui sebagai tindakan tanpa dasar hukum. Jika Kadispendasbud mengatakan hal itu telah memiliki SK, maka SK terkait harus ditunjukan.

“Dana Rp 6,4 miliar itu untuk pengadaan 120 guru, namun hanya beberapa persen saja yang merupakan OAP. Padahal itu diperuntukan khusus OAP. Sedangkan yang Rp 17, 8 miliar itu untuk 810 guru. Kadispendasbud ini sama sekali tidak transparan terkait nama yang  terdaftar dalam 810 guru itu,” tambahnya.

Selanjutnya ia mengatakan, yang diinginkan OAP adalah adanya transparansi dalam mempertanggungjawabkan apa yang menjadi hak OAP.

Dalam penyelesaian kasus tersebut, KAMPAK tetap mendukung Tipikor Polres Mimika dalam menindaklanjuti kasus ini. Sebab yang saat ini terjadi merupakan tindak kejahatan.

Dan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 menyatakan, setiap orang yang melakukan suatu kegiatan yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain serta merugikan keuangan negara, maka harus dipenjarakan seumur hidup.

"KAMPAK sangat berkomitmen untuk menuntaskan kasus yang saat ini dihadapi para guru di Mimika. Kami juga berterima kasih kepada Presiden, Kapolri dan Kapolda atas dukungan terhadap kegiatan anti korupsi anak adat papua yang saat ini berjuang untuk hak-hak yang diperkosa oleh para penyelenggara negara di tanah Papua termasuk di Mimika," ujarnya. (Acik)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment