Kantor Ketahanan Pangan Disegel Pegawai Sendiri

Bagikan Bagikan

Pegawai menyegel Kantor Ketahanan Pangan.


*Adanya potongan 10 persen tiap program mengatasnamakan Bupati

SAPA (TIMIKA) - Puluhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer melakukan penyegelan Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Mimika. Hal ini dilakukan lantaran tuntutan para pegawai tidak di terima oleh Kepala Kantor, I Nyoman Dwi Tanah, Rabu (1/11).

Dari pantauan Salam Papua di kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, penyegelan di lakukan di pintu masuk halaman kantor, dengan di gembok dan dahan kayu. Bahkan, pintu utama kantor juga di segel dengan papan dan balok.

Sebuah spanduk berukuran dua kali satu meter yang berisikan enam poin tuntutan dan keresahan para pegawai, di pasang di gerbang masuk kantor. Sejumlah pamflet yang juga berisi tuntutan yang sama di gantung sepanjang pagar kantor.

Para pegawai mengancam aksi penyegelan yang dilakukan sejak Rabu dini hari akan terus berlanjut sampai Bupati Eltinus Omaleng datang dan menemui para pegawai secara langsung, dan mendengar aspirasi para pegawai. Bahkan, mengancam akan tetap menyegel kantor jika Bupati tidak menjawab salah satu poin tuntutan mereka, yaitu mencopot I Nyoman Dwitana dari jabatan sebagai kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Mimika.

Berikut enam poin Aspirasi para pegawai;

Pertama, meminta pertanggungjawaban kepala kantor atas dana rutin Kantor Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian tahun anggaran 2017.

Kedua, kepala kantor di sebut tidak pernah melakukan koordinasi dengan kepala-kepala seksi dalam perjalanan dinas, dan hasil perjalanan dinas tidak pernah disampaikan kepada bawahan.

Ketiga, tidak ada perhatian untuk tenaga penyuluhan.

Keempat, tidak pernah melakukan rapat dengan kepala seksi maupun staf.

Kelima, kepala Kantor tidak pernah turun kunjungan ke lapangan atau ke kelompok petani.

Keenam, kepala Kantor tidak pernah melaksanakan apel.

Pada kesempatan yang sama, para pegawai teristimewa para pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) mengeluhkan adanya instruksi kepala kantor tentang potongan sebesar 10 persen dari anggaran proyek fisik dan non fisik di kantor itu dan diberlakukan sejak tahun 2016 hingga kini.

“Kita juga belum tahu apakah itu benar untuk Bupati atau nama Bupati yang dimanfaatkan untuk kepentingan kepala kantor,” kata Koordinator aksi, Matias Wuka.

"Kita lakukan ini sebagai langkah terakhir, karena apa yang disampaikan tidak pernah di terima," tambahnya.

Namun yang pastinya, menurut Matias, dana sebesar 10 persen dari program fisik dan non fisik selama dua tahun belakangan telah diberikan kepada kepala kantor.

Hal senada juga disampaikan Kepala Seksi Kerawanan dan Ketahanan Pangan, Benny Tebai. Ia mengaku mengalami nasib yang sama ketika di tunjuk menjadi PPTK. Bukan saja bagian (10 persen) Bupati yang diberikan, melainkan yang bersangkutan juga meminta bagiannya, termasuk kepada para kontraktor yang memenangkan tender.

Bahkan juga salah satu pegawai yang menjabat sebagai PPTK salah satu program fisik di kantor itu, Kiss Nirigi, mengatakan kalau penunjukannya sebagai PPTK hanya formalitas belaka. Sebab, semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, langsung dikerjakan oleh kepala kantor termasuk menentukan kontraktor yang menjadi pemenang proyek.

Sementara itu I Nyoman Dwitana ketika di konfirmasi awak media, menepis pernyataan pegawai. Selaku kepala kantor dirinya tidak pernah meminta jatah 10 persen mengatasnamakan Bupati Mimika. "Siapa yang bilang? itu tidak benar,” ujar I Nyoman Dwitana singkat. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment