KAPPAK Minta Pemda dan DPRD Buat Perda Hak Kontraktor Papua

Bagikan Bagikan

Kamar Adat Pengusaha Papua Amungme dan Kamoro  (KAPPAK) meminta kepada Pemda dan DPRD Mimika membuat Perda perlindungan hak pengusaha/ kontraktor Papua

SAPA (TIMIKA) Kamar Adat Pengusaha Papua Amungme dan Kamoro  (KAPPAK) meminta kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Mimika untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan hak pengusaha atau kontraktor Papua.

Aksi yang dilakukan oleh puluhan pengusaha Papua yang tergabung dalam KAPPAK disambut baik oleh Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom dan sejumlah DPRD Mimika di halaman Kantor DPRD Mimika jalan Cenderawasih Selasa (14/11).

Sebelum menyerahkan pernyataan sikap kepada ketua DPRD Mimika,  terlebih dahulu dibacakan oleh Sekretaris KAPPAK, Viktor Finataba adalah sebagai berikut : Kepada Bupati Mimika segera mengeluarkan sebuah surat keputusan dalam rangka pengakuan kamar adat pengusahan papua Amungme dan Kamoro sebagai lembaga dunia usaha dalam payung UU nomor   21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua yang selanjutnya pengakuan ini ditindaklanjuti dalam rancangan peraturan daerah dan diakomodir dalam satu aitem dari rancangan peraturan khusus tentang keputusan Papua.

Kepada Bupati Mimika untuk mengeluarkan kebijakan khusus tentang bantuan modal usaha bagi pengusaha anak-anak Papua. Kepada Bupati Mimika untuk membiayai kantor pembangunan kantor Sekretariat KAPPAK. Kepada Bupati Mimika untuk membiayai operasi penunjang bagi KAPPAK.

Kemudian kepada DPRD Mimika agar menetapkan  KAPPAK sebagai organisasi dunia usaha dibawah payung otsus dalam sebuah peraturan khusus. Kepada DPRD Mimika agar menetapkan tentang bantuan modal usaha dan perkrediatan dari alokasi dana otsus  bagi KAPPAK. Kepada DPRD Mimika segera merancang dan menetapkan sejumlah perangkat peraturan daerah yang menjamin pembagian alokasi dana DAK, DAU, Otsus, APBD, APBN bagi pengusaha asli Papua. Kepada DPRD Mimika Segera meramcang dan menetapkan pembangunan sekretariat  kamar adat pengusaha Papua Amungme dan Kamoro. Kepada DPRD Mimika  segera merancang dan menetapkan fasilitas penunjang operasional KAPPAK. 

Selain dari pernyataan tersebut, adapun beberapa pamvlet dan spanduk yang dibawah oleh puluhan pengusaha lokal. Dalam spanduk bertuliskan antara lain, Kami KAPPAK minta Pemerintah  Kabupaten Mimika untuk adakan MoU dengan KAPPAK  terkait program pembinaan kontraktor /pengusaha Papua setiap tahun anggaran.

Kami pengusaha Papua meminta kepada DPRD dan pemerintah Kabupaten Mimika segera membuat dan menetapkan peraturan daerah tentang perlindungan hak pengusaha  atau kontraktor Papua  berdasarkan  UU Otsus No 21 tahun 2001 dan Perpres No. 84 tahun 2012.

1.  Alokasi dana Otsus untuk pembangunan di Kabupaten Mimika 100 persen adalah wajib di kelola 
    oleh pengusaha / kontraktor asli orang Papua.

2. Alokasi dana APBN, APBD, DAK dan DAU untuk pembangunan di Kabupaten Mimika 30 
    persen  adalah wajib kelola oleh pengusaha.

3. Setiap Investor Kontraktor Non Papua yang berinvestasi di Kabupaten Mimika wajib melibatkan  
   pengusaha asli orang Papua untuk mengelola 30 persen dari Nilai Investasi.

Sementara pamvlet kertas bertuliskan, antara lain, Pemerintah Kabupaten Mimika gagal dalam membina kontraktor (OAP), pemerintah segera berikan hak kontraktor, kami tanya kenapa dana otsus setiap kepala dinas kasih sama pendatang, Pemerintah  Kabupaten Mimika kenapa dana otsus bisa dilelang, kami kontraktor OAP menyatakan bahwa kami dari Sorong sampai Merauke jangan dibedakan di bumi Amungsa, pemerintah stop diskriminasi OAP, kami minta pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini bapak bupati untuk segera evaluasi dan audit dana otsus tahun anggaran 2017,Pemerintah  Kabupaten Mimika segera perdakan KAPPAK sekarang juga, pemerintah stop membedakan kami kontraktor OAP.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom mengakui bahwa, sejak tiga tahun DPRD vakum dan membuat fungsi pengawasan DPRD juga tidak berjalan dengan baik.

"Kami juga minta maa, karena selama kami vakum itu kami tidak bisa lakukan pengawasan. Sampai saat ini juga kami DPRD tidak tahu kegiatan yang sudah jalan atau belum dalam DPA setiap SKPD,  padahal kami sudah meminta,"ungkapnya.

Elminus juga mengatakan bahwa, nilai proyek sebesar Rp 500 juta itu sudah ada dalam Perda yang pernah ditetapkan.

"Nilai itukan berdasarkan penunjukan tanpa lelang, sementara diatas Rp 1 miliar itu melalui lelang. Kami juga mengharapkan Perda itu diterapkan kembali,"katanya.

Sementara Ketua umum KAPPAK Mimika,  Vinsent Oniyoma menyampaikan bahwa, aksi ini merupakan tujuan program kerja kami untuk kedepannya.

"Kami juga minta kepada Ketua  DPRD  mohon menerima dan menindaklajuti. Kami minta diperdakan untuk kedepannya bisa   bergandeng tangan untuk membuat MoU  untuk melaksanakan dalam pembangunan,"ungkapnya.(Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment