Ketua Fraksi AHR Kritik Kinerja Sekretariat Dewan

Bagikan Bagikan

Ketua Fraksi AHR, Yohanis Wantik

SAPA (TIMIKA) - Ketua Fraksi Amanat Hati Rakyat (AHR) Yohanis Wantik mengkritik kinerja dan  pelayanan yang diberikan Sekretariat Dewan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika.

 "Sekretariat dewan itu ada untuk membantu kinerja dari anggota DPRD. Apabila kinerja mereka tidak baik, anggota DPRD juga akan kesulitan melakukan program kerja," katanya di Gedung DPRD Mimika di kawasan Jalan Cenderawasih, Kamis (16/11).

Ia mengatakan,  pelayanan yang kurang maksimal dari sekretariat mengakibatkan banyak program kerja dari anggota DPRD yang tidak berjalan dengan baik dan tidak berjalan susai dengan rencana.   

Dia mengaku  tidak mengerti mengapa Sekretariat dewan melayani dewan ibarat  "bola ping pong". Padahal sekretariat dewan itu harus melayani setiap program kerja dewan sesuai jadwal dari semua anggota DPRD.

Dia menyebutkan,  anggaran dana DPRD dalam Anggaran perubahan itu sebesar 55 Miliar dan semua masyarakat tahu akan hal tersebut, tetapi sampai dengan saat ini penerapannya tidak jelas dan tidak maksimal.

"Penerapannya mana. Tempat sampah di kantor saya aja tidak ada, apalagi diruang komisi. Tidak hanya itu, rumput di area gedung DPRD sudah tinggi, tapi dibiarkan saja.  Dana itu kemana," jelasnya. 

Ia menegaskan, penggunaan anggaran tersebut sangat diperlukan sebuah transparansi, yang sesuai dengan nawacita dan apa yang diungkapkan oleh presiden yakni transparansi seluruh anggaran.

Cara pelayanan yang kurang maksimal seperti surat yang tidak disampaikan kepada para dewan. Seharusnya sekretarit sudah menyampaikan ke ruangan dewan sebelum di minta oleh dewan sendiri.

"Kalau ada surat itu yah antar ke kita, kasih ke ruangan, bukan kita datang baru dikasih, cara-cara begini harus dirubah," katanya.

Dia juga  mengkritisi terkait adanya salah komunikasi yang sering terjadi antara Dewan dengan Sekretariat terkait agenda kerja yang akan dilakukan. Ia mengatakan hal ini harus jelas, dan dewan tidak perlu sibuk mengurus hal tersebut, semua sudah diurus oleh bagian sekretariat.

"Kadang  ada miss komunikasi.  Kesepakatan agenda kerja antara sekretariat dan DPRD itu harus jelas, berarti anggota dewan tidak perlu sibuk lagi mencari tahu," ujarnya.

Dia menyebutkan, saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), pihak sekretariat harus melakukan koordinasi dengan anggota DPRD, yang fungsinya untuk mensinkronkan data dengan program kerja dewan.

“RKA bisa terkontrol dan anggaran memang digunakan untuk kebutuhan. Seluruh program harus transparansi sehingga penyusunan RKA 2018 harus jelas, dan bisa terkontrol dengan baik,” ujarnya. (Tomy)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment