Komasi Peduli Tembagapura Demo Sorot Media dan Martinus Beanal

Bagikan Bagikan
Komasi gelar demo, keberadaan Martinus Beanal 
SAPA (TIMIKA) - Puluhan warga masyarakat Timika yang bernaung dalam wadah Koalisi Masyarakat Sipil (Komasi)  peduli Tembagapura  menggelar aksi demo damai  menyoroti media nasional dan lokal. Dinilai media tidak manusiawi terkait pemberitaan yang tidak memberitakan  kondisi yang sebenarnya di Utikini, Kimbeli, Banti dan Opitawak, Distrik Tembagapura. Dan mereka meminta pertanggungjawaban Mabes Polri dan Kapolda Papua soal kepastian keberadaan Martinus Beanal.

Media nasional dan Lokal saat ini tidak manusiawi dan tidak pernah memberitakan  keadaan sebenarnya tentang masyarakat sipil di Kampung Utikini, Kimbeli, Banti dan Opitawak, Distrik Tembagapura. Masyarakat masih bertanya-tanya kejadian yang sebenarnya,” kata  Juru Bicara aksi demo damai,  Perion Djanampa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Kamis (23/11).

Djanampa dalam press releasenya yang dibagikan kepada media  mengatakan,  operasi  TNI/Polri ketika kontak senjata dengan TPNPB/OPM di Banti dan Kimbeli sebelum sandera dibebaskan  menggunakan senjata canggih untuk  menguasai Kampung  Utikini, Kimbeli dan Banti. Operasi itu mengakibatkan warga masyarakat trauma dan tertekan.

Selain itu, pendemo mempertanyakan keberadaan Martinus Beanal yang disebut-sebut hilang dan sudah meninggal.  "Kata Mabes Polri dan Kapolda sudah dikasih ke tangan keluarga dan di makamkan. Hingga kini, faktanya pihak keluarga  masih mencari dan menanyakan kepada kepolisian tentang keberadaan Martinus Beanal," katanya.

Kondisi riil beberapa kampung dan masyarakat asli di Tembagapura sampai saat ini masih terisolasi. Karena  aparat TNI-POLRI masih menjaga ketat. Sejak evakuasi warga sipil pendatang ilegal dan masyarakat pendulang emas masih menyisahkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat umum. Masyarakat asli setempat masih bertahan mendiami kampung kampung tersebut, karena bagi mereka disana tanah leluhur  mereka yang diberikan Tuhan.

"Informasi via telepon dengan beberapa masyarakat asli di kampung-kampung tersebut memberitahukan bahwa mereka dipaksa untuk dievakuasi keluar dari kampung-kampung itu. Mereka tidak mau dievakuasi. Karena mereka dipaksa, sebagian masyarakat mengambil sikap pindah ke Kampung Opitawak dan yang takut mengikuti instruksi dievakuasi ke Timika,” katanya.

Sumber resmi terakhir via telpon dengan salah satu warga masyarakat Kampung Banti terkait situasi saat ini, pasca evakuasi warga pendatang ilegal oleh tim gabungan TNI/Polri kemarin hingga hari ini masih bertahan di Kampung Banti.  Dan tadi sore, mereka meningalkan Kampung Banti dan turun ke Kampung Utikini. Mereka menyampaikan kalau TNI/Polri sudah kembali ke pos empat dan Tembagapura Kota.

Sampai sekarang mereka masih trauma dan tertekan akibat  baku tembak antara TNI-POLRI dan TPNPB/OPM. Mereka juga kesulitan memperoleh bahan makanan karena bantuan bahan makanan yang katanya di kasih Pemda Mimika di tahan TNI/Polri di Mile Psot 68 Tembagapura,” ujarnya.

Masyarakat mengalami kesulitan mendapat obat dan pelayanan kesehatan, karena ada beberapa warga yang sakit. Pendidikan anak sekolah tidak berjalan. Aktivitas pendidikan, ekonomi dan sosial masih tidak stabil.

Menyikapi situasi itu, Komasi peduli Tembagapura menyampaikan beberapa point pernyataan sikap, diantaranya segera membuka ruang dan akses bagi jumalis asing (Internasional), media nasional dan lokal yang independen untuk meliput berita yang sebenarnya. Mabes Polri  segera menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pemberitaan di media nasional dan lokal tentang tertembaknya masyarakat sipil atas nama Martinus Beanal. Karena sampai saat ini pihak keluarga masih mencari dan belum tahu dimana keberadaanya.

Komnas Ham segera turun dan mengusut tuntas kasus hilangnya masyarakat sipil. Segera membuka akses untuk bantuan kemanusiaan turun dan sampai ditempat. Hentikan evakuasi paksa terhadap masyarakat sipil pribumi asli di 7 wilayah Tembagapura. Kami juga menyerukan kepada pihak Gereja, Lembaga Adat, Lemasa -Lemasko, DPRD, Tokoh masyarakat  dan Lembaga HAM  daerah untuk menyelidiki kasus tersebut.

TNI/Polri segera menghentikan sweeping terhadap masyarakat sipil pribumi di kampung-kampung tersebut yang membawa belanjaan Baham Makanan (Bama) dari Shooping Tembagapura ke kampung mereka. Hentikan Operasi Militer yang mengorbankan masyarakat sipil pribumi di Tembagapura. Oknum PT.Freeport dan oknum TNI/Polri stop menjalankan bisnis ilegal dengan mendatangkan masyarakat pendatang ilegal di Kampung Utikini, Kimbeli, Banti dan Opitawak, Distrik Tembagapura untuk mendulang emas.  PT.Freeport dan Negara Indonesia bertanggung jawab atas semua kejadian yang mengorbankan masyarakat sipil di Tembagapura.

Usai membacakan pernyataan sikap, perwakilan aksi menyerahkan isi pernyataan  sikap itu kepada Wakil Ketua I DPRD Mimika, Jonas Magal yang menerima mereka di DPRD Mimika.  Jonas berjanji akan membahas masalah tersebut dengan mengundang TNI/Polri untuk mengadakan rapat dengar pendapat.  “Saya akan meneruskan isi pernyataan sikap ini kepada Ketua DPRD dan akan membahasnya dalam rapat dengar pendapat dengan TNI/Polri,” katanya.


Dari pantaun media ini, usai Wakil Ketua I DPRD Mimika menerima pernyataan sikap mereka. Puluhan pendemo itu dengan tertib membubarkan diri dan meninggalkan halaman Kantor DPRD Mimika. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment