KPU Mimika Gelar Bimtek Silon

Bagikan Bagikan

Komisioner KPU Mimika, Derek Mote

SAPA (TIMIKA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika mengelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang maju melalui jalur perseorangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Kabupaten Mimika tahun 2018. Bimtek ini dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga jalan Yos Sudarso, Selasa (21/11).

Komisioner KPU Mimika bagian teknis Derek Mote dalam kata sambutannya mengatakan, Pemilihan kepala daerah merupakan tanggung jawab dari seluruh masyarakat Kabupaten Mimika.

Derek menjelaskan, Pemilihan Bupati (Pilbup) dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam Pilkada serentak yakni langsung,  umum,  bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

"Pilbup merupakan tanggungjawab bersama semua komponen warga Kabupaten Mimika, mulai dari pemerintah daerah, KPU dan masyarakat itu sendiri," jelasnya.

Menurutnya pemerintah hanya bertugas memberikan fasilitas dan anggaran untuk membiayai semua tahapan penyelengaran Pilbup itu. Dengan demikian, KPU Mimika bertugas melaksanakan semua tahapan yang telah diputuskan secara profesional dengan mengedepankan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pilkda serentak.

"Makanya salah aatu kegiatan yang perlu dilaksanakan adalah Bimbingan Teknis sistem informasi pencalonan yang kita laksanakan saat ini." ujarnya.

Derek menuturkan, sebagai calon jalur perseorangan dan calon gabungan partai politik harus mendapat informasi yang komprensif dan tahapan Pilkada mulai dari profil figur pasangan Balon bupati dan wakil bupati yang berkualitas sesuai peraturan yang berlaku.

"Sebagai penyelenggara Kami sudah punya komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakar Mimika dengan prinsip pelayanan senyum untuk mengabdi kepada masyarakat," ujarnya.

Pelayanan dengan senyum merupakan perwujudan tanggungjawab KPU Mimika untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilbup kepada pasangan jalur perseorangan atau gabungan partai politik, serta masyarakat Kabupaten Mimika sebagai landasan untuk mempermudah pencalonan dalam Pilkada serentak 2018 mendatang.

 "Makanya kami melaksanakan Bimtek untuk memperkenalkan sistem aplikasi rencana Pilkada 2018 yang biasanya disebut Silon (Sistim Informasi Perseorngan) . Jadi, untuk calon dari jalur partai politik cukup menyerahkan berkas pencalonan baik short copy dan hard copy kepada KPU untuk diupload di Silon." jelasnya.

Sementara Staf bagian teknis KPU Provinsi Papua Frangky Kalase mengatakan untuk Sistem yang digunakan oleh KPU Mimika adalah Sistem Informasi Pencalonan (Silon) secara online.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 3 tahun 2017 tentang pencalonan Pilkada. Inilah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan Pilkada.

Syarat pencalonan mininal dukungan 10 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mimika sendiri menggunakan DPT Pilpres tahun 2014. Jumlah pemilih sebanyak 222.721 pemilih. Sehingga 10 persen  x 222.721 menjadi 22.272,1 pembualatan keatas menjadi 22.273 dukungan yang tersebar di lebih dari 50 persen jumlah distrik.

"Kabupaten Mimika yang terdiri dari 18 distrik maka harus mencapai 10 distrik. Mau tidak mau harus sesuai dengan pemenuhan tersebut," katanya.

Terkait permasalahan kampung yang di sudah dimekarkan tapi tidak ada dalam sistem Silon, kata Frangky maka harus dibuat catatan oleh operator tim pemenangan dan diserahkan kepada KPU Mimika agar dapat diperbaharui.

"Dalam sistem Silon, operator harus melihat kampung yang sudah di mekarkan ada tidak dalam sistem. Kalau tidak ada harus diberitahu kepada KPU Mimika agar dilakukab pembaharuan," ujarnya.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang dijadikan sebagai bentuk dukungan kepada calon perseorangan akan menjadi bom waktu nantinya. Pasalnya, sistem yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sangat amburadul. Surat Keterangan Domisili (Suket) yang dikeluarkan oleh dinas terkait tidak terbaca sebagian  oleh sistem. Padahal, Suket yang dipakai oleh masyarakat telah di kumpulkan sebagai bentuk dukungan.

Persoalan lain adalah e-KTP yang tercetak hanya 30 persen dari jumlah warga yang menggunakan e-KTP. Sedangkan saat ini pencetakan KTP tidak dapat dilakukan.

Peserta yang hadir dalam kegiatan itu  terdiri dari operator tim pemenangan,  calon jalur perseorangan, nara sumber yamg dihadirkan dalam Bimtek tersebut adalah Staf Bagian Teknis pada KPU Provinsi Papua,  Frengky. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment