KTP Pendukung Calon Perseorangan Harus Sesuai Dengan DPT

Bagikan Bagikan


KPU Kab. Mimika sosialisasi syarat calon Bupati dan Wakil Bupati yang maju melalui jalur perseorangan

SAPA (TIMIKA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika melakukan sosialisasi tentang syarat calon Bupati dan Wakil Bupati yang maju melalui jalur perseorangan.  Untuk mengumpulkan dukungan bagi calon perseorangan, KPU Mimika meminta untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan bukan KTP nasional.

"Jadi pedaftaran jalur perseorangan dan penyerahan dukungan ke KPU nanti di buka pada tanggal 9-22 Desember. Sehingga perlu kiranya KPU Mimika melakukan sosialisasi terkait bentuk dukungan yang akan diberikan kepada calon perseorangan,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Beatrix Wanane, saat ditemui wartawan, seusai sampaikan materi dalam kegiatan sosialisai KPU Kabupaten Mimika, yang digelar di Hotel Grand Tembaga, Selasa (14/11) kemarin.

Menurutnya  pengumpulan KTP Elektronik merupakan salah satu persyaratan pendaftaran bagi calon Bapati dan Wakil Bupati yang maju melalui jalur perseorangan. KTP yang berlaku itu adalah KTP Elektronik. Maka,   bagi calon yang menggalang dukungan selain mengumpulkan KTP, pihak calon juga harus memperhatikan KTP tersebut, karena KTP yang diterima hanyalah KTP yang tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap, atau sudah pernah memilih.

"Jadi KTP yang di data atau diserahkan itu yang sudah pernah jadi pemilih, atau sesuai dengan DPT, jangan sembarangan KTP. Karena tidak semua warga itu terdaftar di DPT,” ujarnya.

Dari KTP yang sudah di kumpulkan tersebut, katanya nantinya akan dilakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten.

"Jadi sistem nanti akan langsung cut atau potong KTP Elektronik yang tidak masuk dalam SIAK, dan itu terkoneksi dengan SILOAM KPU, yang nanti langsung otomatis terhapus di system tersebut," jelasnya.

Dia mengimbau kepada seluruh Calon Bupati, dari jalur perseorangan untuk tidak jumawa terlebih dahulu saat sudah mengumpulkan banyak KTP, karena belum tentu KTP yang dikumpulkan sesuai dengan sistem SIAK. Kemudian apabila terdapat KTP nasional, maka harus diganti dengan KTP- e. Ia pun menyarankan, KTP nasional itu tidak berlaku dan bisa digantikan e-KTP. Apabila tidak memiliki e-KTP maka untuk sementara dapat dibuat  Surat keterangan dari dinas kependudukan, dan hal tersebut sah sesuai Undang-undang.

"Kalau saya menyarankan, tim sukses bakal calon perseorangan untuk membantu proses pemindahan dari KTP nasional ke KTP e atau ke surat keterangan," jelasnya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment