Mengejar Hak Asasi yang Ter-abstraksi

Bagikan Bagikan

Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat dan Pencetus Deklarasi Kemerdekaan, pernah berkata: “Kami menganggap kebenaran-kebenaran ini tidak perlu disangsikan lagi, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai Penciptanya hak-hak yang tidak bisa dicabut, bahwa hak-hak itu di antaranya adalah hak untuk Hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mengejar Kebahagiaan.”

Ketika kita menyebut diri kita sebagai manusia, maka kita mempunyai hakekat yang tidak dapat ditentang yakni Hak Asasi. Ketika hak-hak manusia itu dapat dipenuhi maka aman dan sejahteralah peradaban. Namun jika sebaliknya hak-hak tersebut ditentang dan tidak terpenuhi, maka lahirlah pertengkaran, kekacauan, demonstrasi dan bahkan peperangan.

Tapi, manusia tidak mempunyai kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam memenuhi haknya. Karena dengan diberikan ruang keleluasaan atas kebebasan hak tersebut akan menimbulkan konflik horizontal, baik yang terpendam maupun yang terungkap lewat tindakan-tindakan kekerasan.

Berdasarkan Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 memuat “Pandangan dan Sikap Bangsa Terhadap Hak Asasi Manusia” yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pasal 36 Piagam Hak Asasi Manusia dimuat pembatasan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup: “Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” (Faiz, 2007)

Artinya, hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Setiap orang yang berupaya untuk menuntut dan mencapai haknya harus juga menghormati dan mendasarinya pada hak orang lain. Jangan mengejar hak pribadi tapi mengorbankan hak orang lain, jangan mengejar kenyamanan pribadi tapi mengganggu kenyamanan orang lain, karena tindakan tersebut adalah pelanggaran hukum di bumi Indonesia ini.

Upaya memperjuangkan hak pun tidak harus melalui tindakan kekerasan dan atau demonstrasi buta karena disertai tindakan brutal. Hal tersebut adalah tindakan yang mengancam hak orang lain. Apalagi jika terkandung di dalamnya maksud untuk menakut-nakuti oknum tertentu.

Salah satu hakikat manusia adalah makhluk individu. Kata individu berasal dari kata latin individium yang berarti tidak terbagi dan merupakan satu kesatuan yakni terdiri dari unsur fisik dan psikisnya. Jika dua unsur tersebut sudah tidak menyatu maka seseorang tidak dapat disebut sebagai individu, atau secara ekstrim tidak dapat disebut sebagai manusia. Artinya, jika seseorang menuntut haknya dengan cara hanya mengeksplor tindakan fisik tanpa disertai dengan pendekatan psikisnya (perasaannya), maka dia tidak pantas disebut sebagai manusia. Maafkan saya! Jadi dalam hal ini, lakukanlah upaya menuntut hak secara manusiawi. Yakni melalui tindakan fisik dengan langkah-langkah persuasif, vis-à-vis perasaan menyentuh perasaan.

Apalagi jika dihubungkan dengan diktum Voltaire, seorang filsuf Perancis abad pencerahan, mengatakan: “Manusia mengorbankan separuh hidupnya untuk mencari uang, sedangkan separuh waktu lainnya justru manusia mengorbankan uang untuk meraih kembali kesehatannya.” Artinya, jika seseorang terlalu berfokus pada hak fisiknya (insani) tanpa mempedulikan hak psikisnya (jiwani), maka itu hanyalah upaya menjaring angin.

Di samping hakikat manusia adalah makhluk individu, manusia juga disebut makhluk sosial. Manusia akan tercapai haknya yang sesungguhnya jika ada manusia lain di sekelilingnya. Tanpa orang lain, hak seseorang mustahil bisa terpenuhi.

Dalam hal ini, pemerintah yang pada hakikatnya sebagai pengayom masyarakat, haruslah mampu memenuhi hak rakyatnya. Supaya nantinya pula hak dari setiap oknum yang duduk di kursi “panas” pemerintahan bisa tercapai haknya. Upaya yang manipulatif dan memberangus hak orang banyak (masyarakat) hanya akan memperkedil haknya sebagai bagian dari “berkat Tuhan” atas dirinya.

Nelson Mandela pernah berkata: “Pemimpin dari belakang dan biarkan orang lain percaya mereka ada di depan.” Artinya, pemerintah yang selalu mengebiri hak rakyatnya akan sekaligus menciptakan ketidakpercayaan (mistrust) rakyat atas pemimpinnya. Dan akhirnya akan berdampak pada upaya rakyat untuk tidak lagi akan memenuhi hak pemimpinnya. Pemerintah yang menggunakan tangan besi dalam kepemimpinannya, seperti teori Machiavelli seorang politikus Italia masa Renaisans, hanya akan menciptakan masyarakat yang brutal, liar dan penuh kekerasan.

Biarlah rakyat se-Mimika tetap mempercayai kinerja Pemkab Mimika karena selalu mengutamakan kepentingan hak orang banyak di tanah Amungsa yang kita cintai ini. Salam! (Jimmy Rungkat)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment