Mengungkap Misteri Dibalik Dana Insentif

Bagikan Bagikan
Ilustrasi
PERMASALAHAN dana Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) atau insentif mulai disuarakan para guru honor pada Januari 2017 lalu. Tuntutan demi tuntutan disampaikan ke Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) dengan cara baik-baik sampai aksi demo pun digelar beberapa kali, bahkan para guru honor ini sempat menggembok pintu Dispendasbud, namun tak ada hasil sama sekali.

Para guru honor bertahan pada prinsipnya yakni dana insentif harus dibayar Dispendasbud. Sementara Kepala Dispendasbud Jeny O. Usmani bertahan pada prinsipnya tidak bisa membayar dana insentif karena para guru honor ini tidak memiliki SK dari Pemkab Mimika.

Sudah banyak pihak yang bersuara seperti dari Lemasa, Lemasko dan LPMAK  mendesak Bupati Mimika dan Kepala Dispendasbud untuk bijak dan adil kepada para guru honor yang sudah mengabdi ini. Uskup Keuskupan Timika, Mgr John Philip Saklil, Pr bahkan dengan tegas meminta Kadispendasbud diganti, kalau Kadispendasbud tidak diganti maka Bupati Mimika yang mesti diganti. Namun semua desakan ini seakan dianggap angin lalu oleh Kadispendasbud Mimika, Jeny O. Usmani.

Alasan Kadispendasbud Jeni O. Usmany tidak membayar dana insentif ini pun sering berubah-ubah. Tidak konsisten pada alasan semua. Awalnya beralasan para guru honor tersebut tidak memiliki SK dari Bupati Mimika. Namun pada Jumat 28 Juli 2017,  Jeny mengatakan masalah insentif yang sementara dihadapi, adalah masalah baru karena pihaknya menerapkan Peraturan yang kini berlaku, yakni Permendikbud Nomor 8 tahun 2017. Anehnya Permendikbud  ini diterbitkan Kemendikbud pada tanggal 22 Februari 2017 dan diundangkan pada tanggal 27 Febuari 2017. Permendikbud ini tidak pernah disosialisasikan kepada para guru dan yayasan pendidikan, namun langsung direalisasikan dan berlaku surut ke Januari 2017.

Kasus ini sempat menghilang di bulan Agustus dan September. Namun seperti api dalam sekam, kasus ini kembali mencuat di pertengahan Oktober dengan muatan yang lebih mengerikan. Aksi demo pun kembali digelar pada Senin 23 Oktober 2017 di DPRD Mimika. Aksi demo ratusan guru honor ini  melibatkan Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (Kampak) Papua. Dalam aksi ini, para guru honor meminta Kadispendasbud Kabupaten Mimika, Jeny O. Usmani diproses hukum karena diduga terlibat korupsi dana insentif.

DPRD Mimika pun langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (24/10). Dalam RDP anggota DPRD mempertanyakan sejumlah hal terkait tidak dibayarnya dana insentif ini. Alasan yang disampaikan Kadispendasbud tidak bisa diterima. Karena itu, DPRD dengan tegas meminta dana insentif guru honor harus dibayar dalam bulan Oktober. Bahkan sejumlah tindakan yang dilakukan Jeny O. Usmani dinilai tidak benar, diantaranya mengangkat guru honor menggunakan Nota Dinas dari dirinya sendiri. Ini bertentangan dengan alasan sebelumnya bahwa guru honor harusnya diangkat menggunakan SK Bupati, baru bisa dibayar insentifnya. Bahkan Jeny O. Usmani dinilai tidak berkoordinasi dengan Pemkab Mimika. Ia dinilai mengambil keputusan sendiri.

Menariknya, diakhir Oktober, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE, MH setelah mempelajari permasalahan terkait dana insentif ini, langsung memerintahkan Kadispendasbud Jeny O. Usmani untuk segera membayar dana insentif para guru honor ini. Bupati beralasan dana insentif merupakan uang terima kasih yang harus diberikan kepada guru honor yang selama ini sudah mengabdi di tempat tugasnya. Alasannya sesederhana itu.

Lalu alasan yang selama ini digunakan oleh Jeny O. Usmani yakni para guru honor ini tidak ada SK dari Bupati, itu dasar hukumnya apa? Apakah alasan ini dikarang sendiri oleh Jeny O. Usmani? Apakah ini diputuskan sendiri oleh Jeny O. Usmani? Alasan tidak memiliki SK dari Bupati ini, sebelumnya juga sudah pernah disampaikan oleh Bupati sendiri. Namun kenapa sekarang berubah? Kalau memang alasan ini memiliki dasar hukumnya, kenapa Bupati Mimika sebagai pihak yang menerbitkan SK tersebut, tidak teguh menjadikannya sebagai alasan? Apakah ada argument baru yang lebih masuk akal sehingga argument sebelumnya tidak dipakai lagi? Begitu juga dengan alasan Permendikbud Nomor 8 tahun 2017, kenapa tidak dimunculkan lagi?

Ada misteri apa dibalik semua ini? Apakah karena ada sorotan baru, dugaan korupsi dana insentif Rp 12 miliar lebih dilaporkan ke polisi sehingga alasan-alasan yang semula dipakai digugurkan begitu saja? Apakah dengan dibayarnya dana insentif, lalu tuntutan agar Jeny O. Usmani diperiksa polisi terkait dugaan penyelewengan dana insentif dianggap tidak pernah ada? Mudah-mudahan tidak.

KAMPAK pun telah melaporkan dugaan penyelewengan dana insentif guru honor sebesar Rp 12 miliar lebih ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua pada Senin (30/10). Kalau memang alat buktinya cukup kuat, maka Polda Papua harus membongkar kasus ini hingga tuntas. Tidak bisa tidak. (yulius lopo)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment