Merawat Demokrasi tak Anarkis

Bagikan Bagikan

KEMATANGAN sikap para guru sebagai anak bangsa  dalam berdemokrasi semakin diuji. Sebagaimana dalam aksi menuntut hak insentif yang selama ini diekspresikan  bentuk demokrasi itu dalam warna demonstrasi. Aksi serupa sudah hampir dua dekade kita menjadikan demokrasi sebagai pijakan dalam bernegara, masih saja ada anak bangsa yang keblinger dan bernafsu mencederai demokrasi itu. Maka kita berharap para guru yang selalu disebut-sebut pahlawan tanda jasa masih mampu merawat demokrasi itu tanpa mendrai demokrasi dengan sikap anarkis dalam memperjuangkan hak memperoleh insentif guru.

Demokrasi kita pilih karena ia kita anggap sebagai sistem yang paling pas setelah lebih dari 30 tahun otoritarianisme Orde Baru tajam mencengkeram. Dengan demokrasi, kebebasan yang tadinya menjadi barang teramat mewah bisa dirasakan semua orang secara sah.

Dengan demokrasi, hak asasi kembali dihargai dan dijunjung tinggi di seantero negeri ini. Di satu sisi, kita jelas menyambut baik semangat berdemokrasi yang subur bersemai. Namun, di sisi yang lain, kita juga prihatin lantaran demokrasi masih dipandang dan dipraktikkan secara sesat oleh sebagian orang.

Atas nama demokrasi, mereka ingin bebas sebebas-bebasnya. Atas nama demokrasi, mereka maunya menang sendiri. Kekerdilan bersikap dan bertindak dalam berdemokrasi secara telanjang dipertontonkan sekelompok orang di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Kita berharap aksi para guru kita di Mimika menuntut dana insentif dibayarkan tetap dalam koridor demokrasi tanpa anarkis. Meski kita mulai menyaksikan aksi para guru sudah mulai bakar ban dan memalang pintu masuk dan keluar kantor Sentra Pemerintahan Mimika. Seharusnya, aksi atas nama demokrasi itu tidak dilakukan dengan pikiran yang kerdil dan melakukan aksi yang mengkerdilkan eksistensi guru sebagai pahlawan tanpa jasa.

Kita jangan meniru sikap kelompok  kekalahan dalam Pilkada Kabupaten Tolikara, Papua, pendukung pasangan John Tabo-Barnabas Weya mengamuk. Tak cuma merusak beragam fasilitas milik negara, mereka juga menyerang sejumlah pegawai Kemendagri.

Berdemokrasi yang baik dan benar ialah ketika kita patuh pada rambu-rambu. Demokrasi bukan berarti bebas tanpa batas, bukan pula seenaknya memaksakan kehendak. Demokrasi hanya bisa berjalan sesuai dengan jalur ketika kita betul-betul mengedepankan fair play.

Insiden di Kemendagri ialah noda yang mengotori demokrasi di Republik ini, bahkan boleh dibilang sebagai kejahatan demokrasi. Karena itu, ia harus disikapi serius dengan menindak belasan pelaku penyerangan yang kini ditahan di Polda Metro Jaya.

Berguru pada kejadian itu, para guru yang masih berjuang mendapatkan hak dana insentif tetap teguh pada demokrasi yang sehat tanpa dirasuki sikap-sikap yang mengarah pada sikap arogansi yang berlebihan, apalagi anarkis. Tetapi, saya masih percaya guru-guru masih memegang teguh pada semboyan guru adalah pahlawan tanpa jasa. Maka, guru-guru tidak akan mungkin terkecoh dalam sikap yang anarkis. Walau sekilas kita dipertontonkan sebuah ekspresi yang mengarah pada penilaian yang berlebihan membakar ban. Kita mungkin harus lebih sopan menyentuh hati para pemangku jabatan supaya mereka berempati dengan apa yang kita perjuangkan sammbil berdoa. Sebab, manakala Roh Kudus bekerja. Dana insentif segera dicairkan. Semoga! (Fidelis S J)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment