Panwaslu Kabupaten Buka Pendaftaran Calon Panwas Distrik

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA) - Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Mimika telah membuka pendaftaran untuk merekrut Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu). Pendaftaran dibuka pada pada tanggal 21 November hingga 25 November 2017.

Komisioner Panwas divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi dan juga Ketua Pokja Panitia Pemilihan Distrik (Panelis) Toni Lehander Agapa S.IP kepada wartawan di sekretariat Panwas di jalan Kihajar Dewantara Timika Selasa (21/11) mengatakan, pendaftaran dibuka hanya selama 5 hari. Pembukaan pendaftaran ini sudah tidak sesuai dengan tahapan secara nasional. Seharusnya sesuai dengan tahapan secara nasional pendaftaran di buka pada tanggal 13 November sampai 15 November 2017.

Di Kabupaten Mimika pelaksanaan tahapan ini sudah molor. Hal ini disebabkan belum adanya sekretaris dan bendahara Panwas. Karena, kewenangan itu berada ditangan Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Panwas Mimika hanya sebatas mengajukan calon untuk jabatan sekretaris dan bendahara Panwas Kabupaten Mimika.

"Untuk jabatan Sekretaris dan bendahara itu merupakan wewenang dari Bupati Mimika. Kita Panwas hanya sebatas mengajukan kandidat saja. Sedangkan untuk pendaftaran tahapan perekrutan tenaga Panwas distrik sudah mundur dari waktu yang ditetapkan dalam tahapan yang sebenarnya,”  katanya.

Panwaslu distrik yang akan direkrut berjumlah 54 orang. Setiap distrik  akan diwakili sebanyak 3 orang. Di Timika  terdiri dari 18 distrik, maka totalnya berjumlah 54 orang Panwas distrik.
"Mereka nantinya sebagai perpanjangan tangan Panwaslu Kabupaten dalam melaksanakan tugas pengawasan Pilkada di setiap distrik," ujarnya.

Meskipun terjadi kemoloran waktu pendaftran, Toni menjelaskan, perekrutan Panwas distrik akan selesai pada bulan November dan akan dilakukan tes tertulis pada tanggal 30 November atau tanggal 1 Desember mendatang. Selama pendaftaran Panwas akan melakukan pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas  calon.

"Pemeriksaan berkas akan dilakukan selama 2 hari.dan akan kita umumkan pada tanggal 27 November," ujarnya.

Terkait kendala yang dialami Panwaslu, kata Toni, dalam melakukan sosialisasi terhambat jarak yang jauh  dan transportasi yang mengalami kesulitan untuk menjangkau  daerah pesisir dan pengunungan.

"Hal ini menjadi kendala utama yang dialami Panwaslu. Jarak yang jauh dan transportasi untuk menjangkau daerah tersebut sangat sulit," katanya.

Sedangkan untuk daerah yang terlibat konflik seperti  di Distrik Tembagapura, Panwaslu akan mengeluarkan kebijakan khusus terhadap daerah atau distrik yang bersangkutan. Kebijakan ini nantinya akan dibuat sesuai dengan kesepakatan dan Panwas Kabupaten. Kebijakan ini nantinya akan di sampaikan kepada Panwaslu Propinsi.

"Perekrutan Panwaslu distrik yang terlibat konflik akan dibuat kebijakan khusus. Kebijakan ini nanti akan dibuat setelah pendaftaran selesai dilaksanakan," jelasnya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment