Pembayaran Insentif Guru Berdasarkan DPA

Bagikan Bagikan


Tokoh masyarakat Mimika Athanasius Allo Rafra
SAPA (TIMIKA) – Tokoh masyarakat Mimika Athanasius Allo Rafra meminta kepada pihak Inspektorat dan Kepolisian untuk mengecek Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Kabupaten Mimika, sehingga semua pihak bisa mengetahui persis hak-hak guru honorer tertera didalam DPA atau tidak?

Allo menegaskan hal itu kepada wartawan menanggapi aksi demo yang dilakukan para guru honor untuk meminta dana insentif segera dibayarkan. 

“Hal pertama yang harus dilakukan adalah inspektorat dan juga polisi harus memeriksa DPA dinas pendidikan,” kata Allo Rafra saat ditemui wartawan dikediamannya di jalan Busiri, Senin (13/11).

Ia menjelaskan, yang menjadi pertanyaan saat ini penetapan APBD Mimika tahun 2017 menggunakan Perbup sehingga kurang lebih anggaran dan programnya sama dengan anggaran tahun sebelumnya. Artinya kos untuk membayar hak-hak guru honorer pastinya ada. Oleh sebab itu mau dan tidak mau Dispendasbud harus membayarnya.

“Yang menjadi pertanyaannya kalau anggaran tahun 2016 kemarin bisa untuk membayar insentif guru honorer kenapa tahun ini tidak bisa?,” tanya Allo.

Lanjut Allo, setelah dilakukan pembayaran hak-hak guru honorer, barulah Pemkab Mimika melakukan sosialisasi tentang dengan ketentuan yang akan diterapkan terkait dengan perekrutan guru honorer melalui SK Bupati. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada perekrutan guru honorer melalui Dinas, sekolah dan yayasan sehingga kedepannya pada saat pembayaran tidak bermasalah.

“Kalau ada di dalam DPA, Dinas Pendidikan Dasar harus membayar! Setelah itu dilakukan sosialisasi terkait dengan pembayaran artinya guru honorer yang diangkat oleh Yayasan kepala sekolah dan kepala dinas tidak dibayar sesuai dengan ketentuan yang ada,” lanjutnya.

Menurutnya, Bupati merupakan pengguna anggaran di daerah, sehingga setiap orang yang berstatus sebagai honorer harus melalui SK Bupati, sehingga tidak menimbulkan pembengkakan anggaran untuk keperluan pembayaran guru honorer tapi bisa dipergunakan untuk pembangunan kampung di wilayah pesisir dan pedalaman.

“Semua penerimaan guru honorer merupakan kewenangan Bupati karena Bupati adalah pelaksana dari APBD. Oleh karena itu, harus dikembalikan tetapi kenyataannya tidak seperti itu,” terang Allo.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kamoro dan juga Wakil Letua III Lemakso Bidang Kemitraan Marianus Maknaipeku menyayangkan tidak ada anggaran yang disisihkan oleh Dewan pada saat penetapan APBD Perubahan.

“Kemarin ada pembahasan dan penetapan APBD perubahan tetapi kenapa tidak disisihkan untuk pembayaran insentif guru honorer itu,” kata Marianus, saat ditemui wartawan di bilangan jalan Budi Utomo, Senin (13/14).

Menurutnya, guru-guru honorer telah bekerja dan mereka harus mendapatkan hak sesuai dengan kewajiban yang mereka telah tunaikan. Walaupun mereka tidak diangkat melalui SK Bupati, tetapi perlu diberikan apresiasi berupa insentif guru untuk membayar jerih payah mereka demi mencerdaskan generasi muda Mimika.

“Mereka adalah pioner terdepan yang ditempatkan di pedalaman-pedalaman untuk memberantas kebodohan walaupun mereka diangkat oleh yayasan itu harus dibayar dulu karena belum ada sosialisasi kepada guru-guru itu sebelumnya,” terangnya. (Ricky Lodar)

 



Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment