Pembayaran Insentif Guru Berdasarkan SK Bupati

Bagikan Bagikan
Pertemuan membahas Insentif Guru
SAPA (TIMIKA) – Polres Mimika menggelar pertemuan terkait pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) yang dihadiri  Perwakilan dari Pemkab Mimika dan perwakilan dari guru honorer yang berlangsung di Aula Mako Polres Mimika Jalan Agimuga Mile 32, Kamis (23/11), sekira pukul 12.00 Wit,

Turut hadir dalam pertemuan tersebut,  Kepala BPKAD Pemda Mimika Marthen Mallisa, Kabag Hukum Setda Kabupaten Mimika Sihol Parningotan, Kabid SMP Anton Tangkelayuk, Kaur Binmas Polres Mimika Ipda Paulus Ratu dan perwakilan dari guru honorer.

Kepala BPKAD Kabupaten Mimika Marthen Mallisa dalam pertemuan tersebut mengatakan, masalah guru honorer merupakan masalah klasik. Alasannya, pada tahun-tahun sebelum ada pembayaran TTP terhadap guru honorer.  Sedangkan di tahun 2017  tidak dibayarkan TTP terhadap guru honor, sebab terjadi kekeliruan dan menentang aturan.

Itu masalah klasik, yang menjadi pertanyaan kenapa tahun-tahun kemarin TTP dibayarkan sedangkan tahun ini tidak dibayarakan, itu karena ada kekeliruan,” kata Marthen Mallisa, Kamis (23/11).

Menurutnya, yangberhak menerima TTP adalah guru-guru honorer yang memiliki SK Bupati, atau Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kadispendasbud) Kabupaten Mimika. Sehingga Pemkab Mimika mengurungkan niat untuk membayar TTP kepada guru-guru honorer yang direksrut melalui SK sekolah/yayasan.

Yang berhak menerima TTP adalah guru honorer yang mempunyai SK Bupati,” kata marthen.

Apabila, guru-guru yang melakukan demo menuntut pembayaran insentif guru tidak memiliki SK Bupati melainkan SK Sekolah atau yayasan. Mereka tidak berhak menerima hak TTP. Selain itu, Kadispendasbud tidak bersedia membayar TTP karena dinilainya telah melanggar hukum.

“Guru-guru honor yang melakukan demo dan memalang kantor Pemda Mimika baik negeri/swasta mereka tidak mempunyai SK Bupati/Kepala Dinas.  Mereka hanya mempunyai SK Kepala sekolah/Yayasan. Sehingga mereka tidak berhak menerima TTP/insentif. Iibu Jeni Usmani tidak bersedia membayarkan karena tidak sesuai aturan dan melanggar hukum,” katanya.

Ditempat terpisah Sekjen LSM Kampak Papua wilayah DKI Jakarta Johan Rumkorem mengatakan, apa yang disampaikan Kepala BPKAD Kabupaten Mimika itu sangat keliru.  Didalam DPA terdapat anggaran senilai 17,5 Miliar yang diperuntukan untuk pengadaan guru kontrak. Yang menjadi pertayaan dari Kampak Papua, PKN dan sejumlah LSM lainnya, anggaran yang diperuntukan untuk pengadaan guru kontrak senilai 17,5  Miliar tersebut dipergunakan untuk keperluan apa?

“Anggaran senilai 17,5 miliar itu untuk pengadaan guru kontrak terus, anggaran itu dipergunakan untuk apa kalau tidak membayar TTP kepada guru honorer,” kata Johan kepada Salam Papua via telpon, Kamis (23/11). (Ricky Lodar)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment