Pemekaran Kampung dan Penyelesaian Perang Adat Menjadi Aspirasi

Bagikan Bagikan


Anus Jikwa melakukan reses di Dpil III Kampung Matoa
SAPA (TIMIKA) – Warga di Daerah Pemilihan (Dapil) III  Kampung  Matoa, Distrik Kwamki Narama meminta agar pemekaran kampung dan masalah perang segera diselesaikan. Dua masalah ini menjadi poin utama dalam penyampaian aspirasi dalam kegiatan reses anggota DPRD Mimika, Anus Jikwa untuk ditindaklanjuti ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.

Dalam kegiatan reses anggota DPRD, warga menyampaikan sejumlah permasalahan yang terjadi di Kampung Matoa.

Seorang warga Kampung Matoa bernama Dailes Jikwa, meminta agar kasus yang terjadi di Kwamki Narama dapat segera diselesaikan. Pasalnya, kasus yang menyebabkan konflik atau perang adat, sejak beberapa tahun yang lalu belum juga diselesaikan. Proses bayar kepala akibat perang belum tuntas meski perang adat sudah berakhir.

“Perang yang terjadi beberapa tahun lalu, kubu Kampung Matoa menelan beberapa korban jiwa. Pembayaran kepala hingga kini belum selesai. Kami berharap masalah ini diselesaikan secepatnya," kata Dailes Jikwa.

Selanjutnya, Isak Omabak selaku kepala suku, meminta agar kegiatan sweeping yang dilakukan pihak keamanan di Kwamki Narama tidak merugikan masyarakat.

Menurutnya, seharusnya pihak keamanan melakukan sweeping alat perang seperti panah dan busur yang digunakan warga untuk berperang. Namun yang terjadi, aparat keamanan malah melakukan sweeping terhadap alat-alat yang digunakan untuk pertanian yang di pegang warga.
"Pihak keamanan kalau bisa jangan sembarangan melakukan sweeping. Kalau mau sweeping harusnya mengamankan panah dan busur yang biasa dipegang warga untuk berperang.

Jangan alat pertanian seperti parang dan kampak warga yang ikut diamankan petugas. Kalau seperti ini, kami bagaimana mau berkebun,” tuturnya.

Warga lainnya, Las Kogoya, meminta agar orang-orang yang terlibat dalam konfik perang adat di Kwamki Narama harus di proses secara hukum. Kepolisian selaku penegak hukum diminta tidak membiarkan orang-orang tersebut bebas berkeliaran, karena di indikasi akan menimbulkan masalah baru.

"Kalau proses hukum, pihak kepolisian harus menagkap pelaku perang yang sudah meresahkan warga agar semuanya aman," katanya.

Menanggapi itu, Anus Jikawa mengatakan bahwa pemerintah harusnya berperan serta membantu masyarakat mengilangkan rasa trauma terkait perang adat yang terjadi beberapa tahun lalu.

Sebab konflik yang terjadi di Kampung Matoa hingga kini masih melekat di hati masyarakat. Tidak hanya itu, permasalahan penyelesaian adat kepala bayar kepala dalam perang beberapa tahun lalu, juga belum juga tuntas.

Oleh karenanya masyarakat masih mengharapkan hal tersebut diselesaikan secepatanya dengan keterlibatan pemerintah.

"Masalah ini sudah dibahas dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Hanya tinggal menunggu dari Bupati Mimika saja untuk menyelesaikan masalah tersebut," katanya.

Terkait permintaan pemekaran kampung, hal tersebut perlu didorong karena kampung di Distrik Kwamki Narama sudah semakin banyak.

"Saya kira hal ini juga penting untuk ditindaklanjuti. Kampung-kampung yang ada di Kwamki Narama harus di mekarkan untuk menjadi kelurahan. Hal ini akan kita dorong nantinya," ujarnya.

Dalam reses ini, Anus Jikwa juga memberikan dua ekor babi kepada warga setempat. Selanjutnya warga yang hadir melakukan ritual adat bakar batu. (Tomy)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment