Pemerintah Bentuk Tim Negosiasi Bertemu KKB

Bagikan Bagikan



SAPA (TIMIKA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melakukan pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu (1/11) untuk membentuk tim untuk negosiasi  dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) agar warga yang masih berada di Utikini Banti dan sekitarnya  bisa dievakuasi.
“Kami akan membentuk tim untuk negosiasi denganKKB yang ada di Utikini dan kami upaya mereka (KKB) itu ke luar dari daerah Utikini dan jangan ganggu masyarakat yang ada di Tembagapura,” kata Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE, MH kepada wartawan di RPH usai pertemuan dengan Forkopimda, Rabu (1/11).
Eltinus menjelaskan, dalam tim negosiasi tersebut terdapat perwakilan dari Pemprov Papua, Pemkab Mimika, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan. Hal tersebut dilakukan agar bisa memberikan pemahaman kepada KKB agar tidak mengintimidasi warga disana.
Eltinus mengungkapkan, diperlukan waktu hingga lima hari ke depan untuk mempersiapkan negosiasi dengan KKB. Dengan tujuan untuk kebaikan bersama. Apabila negosiasi tersebut tidak diindahkan, tim negosiasi akan lepas tangan dari persoalan tersebut.
“Jadi kita ada waktu sekitar 5 hari ke depan untuk negosiasi. Apabila mereka bersikeras itu urusan negara,” tegas Bupati.
Ditempat yang sama Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Papua Doren Wakerkwa mengatakan, Pemprov Papua tidak menginginkan masalah-masalah terjadi di Papua. Sehingga menjelang penyelengara Pilkada serentak se Indonesia, dirinya mengharapkan agar situasi di Papua tetap aman dan tidak ada gangguan keamanan.
Doren meminta kepada KKB yang saat ini berada di Distrik Tembagapura agar kembali ke tempat mereka, sehingga tidak mengganggu warga baik penduduk asli maupun pendatang yang berada di Utikini. Dan juga tidak mengganggu operasional pertambangan PT. Freeport yang merupakan objek vitas bagi Indonesia.
“Kelompok yang ada di Utikini kalau bisa kembali ke kampung mereka, dan jangan ganggu masyarakat di atas dan aktivitas Freeport. Karena ini objek vital bagi negara jadi itu merupakan perhatian bagi kita, sehingga tidak boleh terjadi masalah-masalah lagi,” katanya.
Sementara itu Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon, SH, S.IK, MH, M.Si mengatakan, pihaknya menginginkan langkah persuasif dengan mengedepankan koordinasi, sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh kedua bela pihak. Dalam hal ini adanya intimidasi dari KKB terhadap warga yang berada di Utikini
“Jadi untuk membicarakan masalah ini harus secara komprehensif. Kita sudah selesai melakukan rapat koordinasi, dan langkah-langkah persuasif atau humanis harus dikedepankan, supaya tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengintimidasi masyarakat,” kata Kapolres kepada wartawan di RPH usai pertemuan tertutup, Rabu (1/11).
Menurut Kapolres, selain langkah persuasif yang dilakukan tim negosiasi, pastinya ada alternatif lain yang lebih tegas dari negosiasi. “Apabila negosiasi ini gagal kita akan siapkan alternatif lain yang lebih tegas lagi,” tegasnya. (Red)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment