Pemkab - LPMAK Cari Solusi Anak Banti dan Kimbeli Sekolah

Bagikan Bagikan


Tokoh Masyarakat Waa Banti Yanes Natkime
SAPA (TIMIKA) - Salah satu Tokoh Masyarakat Waa Banti Yanes Natkime meminta kepada Pemerintah Kabupaten Mimika dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) untuk mencari solusi supaya anak-anak yang dievakuasi dari Banti dan Kimbeli bisa bersekolah.

"Pasca kontak senjata  di Banti dan Kimbeli aktivitas pelayanan Rumah Sakit (RS) tidak berjalan. Semua guru dan tenaga medis turun ke Timika," katanya kepada Salam Papua di Hotel Horison Ultima, Rabu (22/11).

Proses pendidikan sudah hampir sebulanbaik TK, SD, dan SMP di Banti tidak berjalan dengan baik proses belajar mengajar. Karena kontak tembak antara TPNPB-OPM dengan TNI-Polri diareal longsoran Utikini. Tidak hanya proses KBM yang terhenti tetapi Yankes terhadap pasien tidak berjalan, namun warga Banti dan Kimbeli berhasil dievakuasi oleh TNI-Polri.

"Selama 3 minggu anak-anak itu menjadi korban karena tidak sekolah dan orang sakit tidak bisa dapat pelayanan kesehatan. Jadi saya minta kepada pihak Pemkab Mimika dan TNI-Polri mohon untuk selamatkan anak-anak SD dan SMP yang ada di Banti, dan TNI-Polri telah evakuasi mereka ke Timika," katanya.

Dia memperkirakan akan muncul persoalan baru setelah ratusan warga dievakuasi oleh TNI-Polri. Banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Oleh sebab itu, Pemkab Mimika dan LPMAK segera melihat persoalan tersebut dan mencari solusi agar anak-anak ini tidak menjadi korban.

"Saat ini mereka ada di Timika dan saya minta supaya ada penanganan langsung dari Pemerintah dan LPMAK. Mereka dua ini harus bagi tugas dan jangan main lempar tanggung jawab," pintanya.

Ada fasilitas dari LPMAK yang dinilai bisa untuk menampung anak-anak tersebut. Dalam artian asrama, serta berkoordinasi dengan sekolah-sekolah. Baik TK, SD maupun SMP yang ada di Timika agar bisa menerima anak-anak tersebut untuk bersekolah.

"Kami juga meminta kepada LPMAK bagaimana mempergunakan fasilitas yang ada di MPCC dan di SP4 untuk menampung anak-anak untuk mereka melanjutkan pendidikan sehingga kelak mereka bisa menjadi orang yang berhasil dan bisa membangun Kabupaten Mimika," harapnya.

Ditempat yang sama Wakil Sekertaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan LPMAK Vebian Magal, S.IP, M.SI mengatakan, terkait dengan penanganan anak sekolah yang diperkirakan mencapai 300  anak. LPMAK dan Pemkab Mimika harus berkoodinasi untuk mencari solusi, dan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sebab nantinya apa yang telah dilakukan Pemkab Mimika atau LPMAK  tidak terjadi tumpang tindih.

“Betul LPMAK dan Pemda harus koordinasi terkait penempatan anak-anak ini supaya tidak tumpang tindih. Jumlah dari anak-anak ini banyak dan hampir 300 anak-anak,” kata Vebian kepada Salam Papua di Hotel Horison Ultima, Rabu (22/11).

Dia mengaku LPMAK akan secepatnya menyediakan tempat penampungan atau asrama sekalian mendaftarkan mereka ke sekolah-sekolah, mengingat bulan Desember mendatang akan dilaksanakan ujian semester.

“Kita harus ambil bagian supaya tidak tumpang tindih. Hal ini harus diantisipasi supaya mereka tidak terganggu pada saat ujian,” jelasnya.

Dirinya juga berharap bukan hanya Pemkab Mimika dan LPMAK yang berperan didalamnya tetapi pihak Freeport juga harus terlibat. Dalam hal ini YPJ di Kuala Kencana yang harus menerima siswa-siswi dari Tomawin (anak-anak 3 desa).

“Saya berharap anak-anak 3 desa atau yang sering disebut Tomawin bisa dipindahkan dari YPJ Tembagapura ke YPJ Kuala Kencana. Tapi Freeport bisa alihkan anak-abak YPJ ke Kuala Kencana supaya tidak tumpang tindih,” harapnya.  (Ricky Lodar).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment