Pengurus Barang Daerah Harus Miliki SK

Bagikan Bagikan

Dirjen Bina Keuangan, Drs. Arsan Latif pimpin rapat tanggungjawab penggunaan aset negara

SAPA (TIMIKA) – Direktorat Perencanaan Daerah, Dirjen Bina Keuangan,  Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Drs. Arsan latif. M.Si mengatakan, seluruh pejabat pengurus barang di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Surat Keputusan (SK) agar bisa mempertanggung jawabkan penggunaan barang daerah yang nota bene sebagai aset negara.

Dijelaskan, dalam mempertanggungjawabkan barang milik daerah secara akurat di setiap SKPD, tergantung pada setiap Kepala SKPD. Sebab, Kepala SKPD harus memfungsikan dua tangan, dimana tangan kanan difokuskan untuk mengurus keuangan sehingga disebut sebagai pengguna anggaran. Sedangkan tangan kiri dipakai sebagai pengguna barang.

“Jangan main-main dengan penggunaan keuangan dan penggunaan barang daerah. Yang saat ini terjadi, banyak sekali kepala SKPD kurang gereget dengan barang. Begitu kepala SKPD terkait dimutasi, maka barang juga ikut mutasi. Maka tanggungjawabnya dibebankan kepada kepala SKPD yang baru,” turur Arsan ketika memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Raperda/Raperbup Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sesuai Permendagri nomor 19 tahun 2016 yang digelar oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika di Timika, Jumat (17/11).

Dengan demikian menurut dia, hal yang sangat memudahkan dalam pertanggungjawaban penggunaan keuangan dan barang disetiap SKPD adalah, adanya kewajiban menatausahakan dan mengelola barang milik daerah yang ada di SKDP terkait.

Sedangkan Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang mengatakan, pertanggungjawaban keuangan dan aset atau barang milik daerah  merupakan hal yang simpel dan mudah jika yang bertanggunjawab dengan persoalan tersebut bekerja dengan sepenuh hati.

“Yang mengurusi barang tersebut punya hati. Kalau ada yang bilang rumit dimana rumitnya? Intinya kalau semua pakai hati, maka semua akan mudah saja," kata Yohanis.
Wabup berpesan agar seluruh pejabat di lingkup Pemda Mimika rutin melakukan pendataan terhadap barang daerah, sehingga tidak kesulitan ketika dihadapkan pada laporan akhir tahun.

"Kalau kita rajin mencatat pasti tidak akan kesulitan mendata barang, hanya persoalannya yang banyak terjadi itu banyak yang tidak rutin mendata. Akibatnya waktu datang pemeriksaan semua kalang kabut," ujarnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment