Penyerapan ADD di Distrik Agimuga Capai 90 Persen

Bagikan Bagikan

Kepala Distrik Agimuga, Yulius Katagame

SAPA (TIMIKA) – Penyerapan Dana Desa (DD) dan dana stimulan untuk Distrik Agimuga menjelang penghujung tahun 2017 bisa tercapai 100 persen. Karena, penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana stimulan memasuki bulan November sudah mencapai 90 persen.

“Penyerapan DD untuk delapan kampung di Distrik Agimuga sudah terlihat. Kampung bagian tengah sudah melaksanakan kegiatan pemasangan lampu,” kata  Kepala Distrik Agimuga, Yulius Katagame kepada Salam Papua di Gedung DPRD Kabupaten Mimika, Jumat (17/11) lalu.

Dana Desa, ADD dan dana stimulan digunakan warga untuk pemasangan jaringan listrik ke rumah-rumah warga. Selain pemasangan listrik, ada juga pengadaan ternak babi, pembelian mesin genset untuk penerangan kampung, kebersihan lingkungan dan pembuatan jembatan kecil. Semua pengerjaan ini menggunakan dana yang bersumber dari DD, ADD dan dana stimulan.

“Distrik Agimuga terdiri dari delapan kampung. Masing-masing kampung mendapatkan dana sebesar Rp 700-800 juta yang bersumber dari DD, ADD, dan dana Ombas atau dana stimulant,” katanya.

Menurutnya tahapan pertama DD sudah terserap semuanya, sementara ADD penyerapannya belum mencapai 100 persen. Sehingga sampai saat ini yang terserap masih mencapai 90 persen. Pencapaian itu hasil kerjasama antara pengurus kampung dan aparat distrik dalam mengawal dan mengawasi setiap dana yang masuk ke kampung.

Yulius mengakui sebenarnya ada tim pengawasan yaitu Binta Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas). Tim pengawas berasal dari Kepolisian yang membina dan membimbing serta memberikan penyuluhan bidang hukum dan Kamtibnas untuk meningkatkan kesadaran hukum.

“Perlu ditambah lagi pengawasan seperti Satgas atau satuan tugas pengawasan dan pengelolaan dana desa. Ini perlu dilakukan sebagai pengawasan berlapis. Kalau ada kelalaian di tim ini maka ada Satgas. Kita tidak memungkiri ada kelalaian. Walaupun ada tim pengawasan tapi perlu diperketat lagi. Satgas ini bisa terdiri dari kepolisian dan dan kejaksaan yang berwenang di dalamnya. Meskipun sudah ada pengawasan di tingkat desa atau kampung tapi perlu di tambah lagi,” katanya.

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan. Dana Ombas (Omaleng/Bassang ) atau dana Stimulan yang bersumber dari APBD Mimika. (Tomy)



Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment