Penyidik Harus Serius Selidiki Program Kerja di Timika

Bagikan Bagikan


Ketua FKDM Mimika, Luky Mahakena
SAPA (TIMIKA) -  Mengingat banyaknya pembangunan khusus di bidang infrastruktur perkampungan yang tidak memenuhi standar kualitas dan dilakukan secara tidak merata, Penyidik di setiap jenjang penyidikan  harus serius menyelidik program kerja yang telah dilakukan selama 2015 dan 2016 hingga 2017.

Salah satu program kerja pembangunan jalan lingkungan yang dinilai tidak mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat adalah pembangunan di Kelurahan Perintis. Sebab, pembangunan jalan yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 di Kelurahan tersebut tidak mencapai standar seperti, pengaspalan yang tidak disertai dengan pembangunan drainase.

“ Ini tugas penyidik untuk menelusuri semua program pekerjaan jalan. Kita berharap harus serius untuk selidiki persoalan ini oleh penyidik di semua tingkatan. Kita yakin bukan hanya di Kelurahan Perintis saja yang pembangunannya tidak capai standa, tapi di kampung-kampung lain juga. Jadi ini tugas penyidik,” ungkap Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Mimika, Luky Mahakena ketika mengunjungi Redaksi Salam Papua, Minggu (26/11).

Dia menjelaskan tidak meratanya serta standar kesejahteraan masyarakat dibidang infrastruktur  tidak tercapai dikarenakan, tidak dipatuhnya konsep nasional yang telah dibahas selama musyawarah pembangunan (Musrembang).

Diakuinya, konsep nasional  yang merupakan semangat kepemimpinan Presiden Jokowidodo, mulai dari tingkat Mapenas hingga tingkat daerah dan kota, sistim pembangunan harus dimulai dari tingkatan terbawah. Konsep Musrembang  tidak dilakukan secara normatif. Sebab seharusnya dari tingkat Distrik hingga kabupaten  harus sinergis dan menjadi dasar adalah pencapaian standar kebutuhan pembangunan di tingkat kampung.

Secara nasional, pembangunan itu dilakukan mulai dari tingkat kampung, akan tetapi yang berlaku di Mimika terkesan telah merombak konsep Musrembang.

“Di Timika ini berlaku terbalik. Ini harus diselidiki karena mekanismenya tidak benar. Yang dibutuhkan masyarakt di tingkat kampung itu seharusnya yang normatif berdasarkan Musrembang, tapi di timika ini malah terbalik,” ujarnya. (Acik)


Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment