Perawatan Pesawat Milik Pemkab Tidak Dibiayai APBD

Bagikan Bagikan

Pesawat milik Pemkab Mimika saat tergelincir di bendara Sentani.


SAPA (TIMIKA) - Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Mimika mengatakan, perawatan atau maintenance pesawat milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika tidak di biayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, untuk biaya perawatan dan operasional pesawat merupakan tanggungjawab dan kewenangan pihak maskapai, dalam hal ini Asian One Air.

“Pesawat kita sama sekali tidak dibiayai oleh APBD untuk perawatan. Gaji pilot dan sebagainya itu tidak ada kita biayai. Jadi kalau ada yang bilang kita beli pesawat untuk merugikan daerah, itu tidak benar. Yang biayai itu maskapai itu sendiri,” kata John Rettob saat diwawancara usai apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (6/11).

Jhon mengatakan, hal ini harus dijelaskan bagaiman mekanisme pembiayaan dan perawatan pesawat milik pemerintah. Hal itu agar tidak di nilai pesawat karena milik pemerintah maka, seluruh biaya kerusakan dan yang lainnya merupakan tanggungajwab dan kewenangan pemerintah.

“Saya harus jelaskan hal ini juga untuk menanggapi pernyataan anggota DPRD yang melakukan sidak ke bandara beberapa waktu lalu. Pembelian pesawat pemerintah ini sebagai upaya untuk melayani masyarakat. Selain itu, kita juga bisa memperoleh PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sana, jadi tidak ada yang dirugikan dari pembelian pesawat ini,” katanya.

Ia juga menjelaskan, penerbangan yang bersifat subsidi dari Pemkab Mimika dalam hal ini APBD, pesawat hanya melayani daerah-daerah dalam di kabupaten. Sementara untuk subsidi APBN, pesawat ini dapat melayani hingga ke kabupaten tetangga.

“Pesawat kita itu hanya melayani penumpang di wilayah kita sendiri. Kalau yang komersial di Mimika, itu tidak ada nilai jual, sehingga dia harus melayani ke luar Kabupaten. Makanya kita harus kejar supaya pesawat itu bisa operasi 100 jam per bulan, baru itu bisa menutupi operasional pesawat tersebut. Kalau hanya bergantung pada subsidi daerah, itu tidak bisa, makanya kita harus komersialkan pesawat tersebut,” jelasnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment