Polisi Segera Periksa dan Tahan Kadispendasbud

Bagikan Bagikan


Ketua Solidaritas Guru Mimika, A. Rahawarin
SAPA (TIMIKA) – Ratusan guru yang tergabung  dalam Solidaritas Guru se Kabupaten Mimika yang selama ini menuntut pencairan dana  insentif, Senin (20/11) mendatangi Kantor Polres Mimika. Mereka mendesak dan menuntut kelanjutan penyelesaian laporan yang telah dilimpahkan sejak bulan Juli lalu kepada kepolisian. Mereka meminta kepolisisan segera memeriksa dan menahan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kadispendasbud) Kabupaten Mimika Jenny O Usmani.

Mereka mengaku dalam laporan tertulis kepada pihak kepolisian sudah dilengkapi dengan bukti. Data-data yang telah diserahkan secara garis besar untuk mendorong Kepolisan melakukan pemeriksaan, pemanggilan dan menahan Kadispendasbud.

“Kami sangat menghargai dan siap menunggu proses yang akan dilakukan oleh Kepolisian. Karena memang ini terkait pidana khusus yang harus melalui berbagai tahapan yang dilakukan oleh Tipikor Polres Mimika. Jadi kami bersabar menunggu proses itu. Memang kemarin-kemarin banyak sekali tuntutan dari kami semua. Karena kami guru-guru ini mempunyai karakter tersendiri,” kata Ketua Solidaritas Guru Mimika, Aleksander Rahawarin ketika diwawancarai di Kantor Polres Mimika, Jalan Cendrawasih, Senin (20/11).

Tuntutan yang saat ini diusungkan oleh para guru menurut Aleks, bukan Tunjangan Tambahan Pendidikan (TTP) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), tapi yang dituntut merupakan TTP APBD.

Dari fakta dan sejarah TTP insentif pertama diadakan dan dicairkan untuk Dinas Pendidikan sebelum Dispendasbud dan Dispenmen dipisahkan. Setelah itu, TTP insentif juga ada di SKPD lain dengan pola pembayaran yang sama. Untuk SKPD lain selalalu dicairkan bagi PNS, Non PNS dan pegawai lainnya setiap tiga bulan.

“SKPD lain itu rutin dibayarkan setiap tiga bulan, tapi kenapa Dispendasbud sudah sampai sebelas bulan ini tidak dibayarkan?. Karena itu dengan bukti yang telah diserahkan ke kepolisan ini, Kadispendasbud harus dipanggil, diperiksa dan ditahan terkait dengan TTP insentif APBD,” ujarnya.

Terkait dengan telaah yang beberapa hari lalu dipaparkan Kadispendasbud melalui Wakil Bupati Yohanis Bassang, dinilainya sebagai telaah yang keliru dan tidak terarah pada tuntutan para guru. Sebab yang dibicarakan dalam telaah tersebut merupakan TTP APBN bukan TTP APBD.

“Kami sudah kliping semua pernyataan-pernyataan Kadispendasbud menyangkut alasan-alasannya dan itu semua ngawur,” ujarnya.

Menurutnya,  selain tuntutan TTP Insentif yang sedang diupayakan bersama kepolisian adalah penyalahgunaan dana Otonomi Khusus (Otsus). Kadispendasbud telah menyepelekan perjuangan Orang Asli Papua (OAP) untuk memperoleh kebijakan Otsus dari Pemerintah Pusat.

“Dana Otsus itu sebesar Rp 6,4 miliar dan sebagiannya dia sudah pakai untuk membayar guru yang bukan OAP alias non Papua. sudah ada Rp 3 miliar yang dipakai untuk bayar orang-orang yang seharusnya tidak berhak mendapatkan dana tersebut,” tuturnya.

Penyalahgunaan dana Otsus tersebut menurutnya merupakan salah satu tuntutan dari OAP dan saat ini telah dibantu oleh Komunitas Adat Masyarakat Anti Korupsi (KAMPK) Papua DKI Jakarta. “Kami bersama KAMPAK berkomitmen untuk menguak semua yang terjadi. Selain insentif dan Otsus, masih banyak lagi yang akan kami tuntut dan sudah ada bukti dengan stempel basah yang kami pegang,” ujarnya. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment