Salam Timika : Dibantah Pernyataan Bupati dan Kadispendasbud Lewat Media

Bagikan Bagikan


SAPA (TIMIKA)Upaya Mengawal, melawan, dan memenjarakan pelaku korupsi di Bumi Cenderawasih, Sekjen LSM Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) Papua Johan Rumkorem membantah pernyataan Bupati Mimika dan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kadispendasbud) Kabupaten Mimika yang tidak memahami  undang-undang korupsi.

“Kami minta supaya kedua penyelenggara Negara yang dipercayakan oleh Negara agar jangan menipu Negara dan rakyatnya, harus benar-benar konsisten pada pendiriannya. Jangan bicara berubah-ubah di media dan membuat kekecewaan guru-guru di Mimika,” katanya kepada Salam Papua via selulernya, Minggu (12/11)

Menurutnya, kekecewaan para guru honorer akan berdampak pada penyelenggaraan pendidikan di Mimika serta dampak sosial yang nantinya terjadi di Mimika. Akibat dari hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan golongan. Karena Mimika pada masa ini berada pada tingkat yang merisaukan. Maka, sebagai pemimpin daerah harus bijaksana dalam melihat persoalan yang terjadi dan yang akan terjadi.

Akibat kekecewaan guru honorer ini akan berdampak luas, jadi sebelum mengobati marilah untuk mencegah sebelumnya dari pada terbakar dan meluas,” ujarnya.

Dia menegaskan, masalah dugaan korupsi yang terjadi didalam organisasi Dispendasbud dan mendukung Polda Papua dan Polres Mimika untuk mengusut tuntas laporan dari  masyarakat terkait dugaan korupsi pada Dispendasbud Kabupaten Mimika. Hal tersebut sejalan dengan keseriusan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar untuk memberantas kasus korupsi di tanah Papua.

Kami akan tetap usut dugaan korupsi ini sampai tuntas. Karena kami (Kampak) Papua sejalan dengan keseriusan Kapolda Papua,” tegasnya.

Diakuinya tidak hanya LSM Kampak Papua yang mendukung diusutnya dugaan korupasi di oganisasi Dispendasbud, tapi ada beberapa LSM yang mendukung penuh. Diantaranya, Pemantau Keuangan Negara (PKN), Gerakan Nasional Pencegah Korupsi Republik Indonesia (GNPKRI). Forum Peduli Kawasan Biak Papua (FPKBP) dan Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (Yahamak) yang tetap mengadvokasi aduan dari masyarakat berdasarkan Permen nomor 71 tahun 2000.

Bukan hanya Kampak Papua tapi ada beberapa LSM yang dukung untuk usut kasus ini,” akunya.

Dia menilai Bupati Mimika dan Kadispendasbud Yenni O Usmani telah melanggar UU nomor 28 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan hal tersebutlah yang mendasar beberapa LSM dan para guru honorer untuk menyuarakan ketidakadilan di Mimika

“Kedua pejabat penyelenggara daerah ini sudah melanggar undang-undang, kalu mau dilihat fakta di lapangan tidak sama dengan prilakunya,” katanya. (Ricky Lodar).
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment