Silon Mempermudah KPU Lakukan Verifikasi Data Pilkada

Bagikan Bagikan


Komisioner KPU bagian Teknis, Derek Mote
SAPA (TIMIKA) - Sistem Informasi Perseorangan (Silon) sangat membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan verifikasi data dukungan calon perseorangan yang maju pada Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 mendatang.

Komisioner KPU bagian Teknis Derek Mote ketika ditemui Salam Papua di Gedung KPU Mimika jalan Yos Sudarso beberapa waktu lalu mengatakan, Silon  yang ada saat ini di dalamnya akan  direcord riwayat hidup, nama orang dan tanggal lahir dari bentuk dukungan calon perseorangan. Tidak hanya itu, visi dan misi calon yang maju Pilkada juga sudah masuk di dalamnya.

“Silon ini sangat membantu KPU dalam melakukan verifikasi data dukungan perseorangan. Sistem Silon ini sudah otomatis terhubung dengan KPU Pusat. Apabila kita ubah data akan ketahuan nantinya di dalam sistem,” katanya.

Dia menjelaskan, apabila ada bentuk dukungan ganda dalam sistem Silon otomatis akan hilang. KTP  yang digunakan apabila ganda dalam Silon akan hilang dengan sendirinya. Sehingga dengan sistem ini, operator pemenangan perseorangan tidak dapat mengubah data dengan sembarangan.

“Dalam Silon tidak ada istilah siapa cepat dia dapat. Karena apabila bentuk dukungannya ganda dalam hal ini KTP yang digunakan otomatis akan hilang di sistem. Dengan hilangnya bentuk dukungan maka siapapun pun calon tidak akan mendapatkan dukungan dari KTP tersebut,” jelasnya.

Setelah KPU Mimika menerima berkas dukungan perseorangan, Derek mengungkapkan, KPU Mimika akan melakukan verifikasi faktual dengan terjun ke lapangan yang dilakukan oleh PPD dan PPS. Verifikasi dilakukan dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan sesuai dengan domisili yang ada di KTP.

“Verifikasi akan dilakukan dengan sistem door to door sesuai dengan domisili KTP. Apabila ada temuan tidak sesuai dengan KTP akan ada form yang diisi oleh PPD untuk disampaikan kepada KPU. Dan ini akan kita akan tindaklanjuti lagi. Masing-masing distrik dilakukan verifikasi faktual sesuai dengan e-KTP atau Surat Keterangan (Suket) dari dinas kependudukan,” ungkapnya.

Lanjutnya, waktu penyerahan berkas akan dilakukan pada tanggal 25 November sampai 29 November. Setelah itu secara administrasi berkas tersebut akan masuk ke KPU secara online.

Pembukaan pendaftaran akan dilakukan saat bersamaan dengan calon yang diusung  Partai Politik (Parpol) pada tangal 8 Januari sampai 12 Januari 2018 mendatang.

Untuk mempermudah verifikasi data,  server yang ada terhubung dengan Kemendagri, dinas kependudukan dan KPU. Hal tersebut merupakan hasil kerjasama antara KPU, Kemendagri dan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan yang sudah di mulai sejak tahun 2014.

“Kerjasama antara KPU dengan Kemendagri serta dinas catatan Sipil dan Kependudukan sudah direncanakan jauh-jauh hari. Untuk memaksimalkan pengetahuan terkait Silon maupun Sistem Informasi Partai (Sipol) sudah dilakukan bimbingan teknis ke Jakarta dan Kota lainnya di Indonesia,” ujarnya.

Sesuai dengan tahapan, Derek menjelaskan, pemutahiran data penduduk atau data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) secara nasional akan diserahkan ke KPU pada 17 Desember mendatang. Namun, bentuk dukungan calon perseorangan DP4 yang digunakan adalah DP4 tahun 2014 yang digunakan dalam Pilpres yang lalu.

“Untuk yang maju lewat perseorangan data yang dimasukkan data yang baru. Saya pikir itu tidak sah karena yang digunakan DP4 tahun 2014 waktu Pilpres. Sudah ada perubahan pastinya. KPU Mimika menggunakan DP4 tahun 2014 hanya sebagai rumus menghitung jumlah bentuk dukungan yang menggunakan KTP. DP4 atau DPT tahun 2014 akan menjadi patokannya,” jelasnya. (Tomy)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment