Soal Insentif, Bupati Minta Aturan Dipahami

Bagikan Bagikan


Bupati Eltinus Omaleng, SE., MH

SAPA (TIMIKA) -  Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng, SE., MH meminta kepada seluruh guru honorer yang beberapa kali telah melakukan aksi berunjuk rasa menuntut hak insentif, agar memahami aturan yang berlaku.

“Kita tidak bisa seenaknya memberikan tunjangan insentif kepada para guru honorer yang surat keputusannya diangkat oleh yayasan atau kepala sekolah di yayasan tersebut. Karena tidak ada dasar hukum yang mengatur hak para guru honorer tersebut untuk menerima tunjangan insentif. Mestinya yayasan yang mendirikan sekolah agar dapat pahami aturan, sehingga tidak melempar beban kepada pemerintah,tegas Bupati.

Selain itu, Bupati pun mengakui, tuntutan para guru honorer terkait tunjangan insentif yang harus dibayarkan Pemkab Mimika melalui Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud), juga menjadi perhatian serius selaku kepala pemerintahan di Mimika. Akan tetapi, secara aturan yang berlaku, pemerintah memang wajib memberikan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) kepada PNS ataupun honorer, namun hanya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati.

“Akan terjadi penyimpangan dan perbuatan melanggar aturan atau hukum apabila tunjangan insentif diberikan kepada yang tidak berhak menerimanya. Jangan memaksakan menuntut yang bukan menjadi haknya, apalagi itu telah menjadi suatu kebiasaan tanpa ada dasar hukum,” tuturnya.

Terkait hal itu, Bupati mengakui bahwa pemerintah akan mengkaji secara hukum persoalan tersebut. Sehingga, pemerintah dalam hal ini Bupati atau Kepala Dispendasbud tidak melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan.

“Intinya jangan memaksakan atau menuntut sesuatu yang bukan hak, apalagi itu berbenturan dengan aturan pemerintah,ujarnya.

Selain akan mengkaji persoalan insentif, pemerintah pun akan mengkaji secara hukum terkait keberadaan dan status guru honorer yang diangkat oleh pihak yayasan atau swasta.

“Nanti kita akan mengkaji secara khusus terhadap status para guru honorer. Sehingga ke depan ada kepastian hukum terhadap hak- hak para guru,kata Bupati. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment