Soal Narkotika dan Miras Diatur Dalam Perdasi

Bagikan Bagikan

Mathea Mameyau, S.Sos

SAPA (TIMIKA) – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) kedepan akan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi (Raperdasi) tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya menjadi sebuah Peraturan Daerah Propinsi (Perdasi) untuk diterapkan di kabupaten/kota di Propinsi Papua. Hal ini disampaikan anggota Komisi I DPRP, Mathea Mameyau S.Sos saat memberikan sosialisasi Raperdasi di Grand Tembaga Hotel, Kamis (9/11).

Untuk penanggulangan narkotika, kata Mathea, sudah menjadi bahan yang tidak dipungkiri lagi dan sudah terbuka baik secara nasional maupun internasional. Ironisnya, peredaran narkotika sudah masuk hingga ke dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan secara umum lingkungan masyarakat. Melihat dampak dan bahayanya, masalah narkotika harus diatur dalam bentuk Perdasi.

"Masyarakat yang tidak mengerti, tidak tahu harus berbuat apa terhadap narkoba. BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap pengedar atau pemakai narkotika, belum mengetahui dampak bahayanya seperti apa. Jadi hal ini yang perlu diatur,” kata Mathea.

Soal narkotika akan dibuat pengaturannya, dijelaskan, peraturan itu akan mencakup mulai dari pencegahannya. Nantinya para pemakai dan pengedar harus di rehabilitasi, sebab barang haram ini merupakan barang yang mematikan masa depan generasi muda sehingga harus ada aturan turunannya di daerah.

"Bicara narkotika juga bicara penyelematan kehidupan manusia, baik orang Papua maupun non Papua. Tidak hanya serta merta dilakukan penahanan dalam bentuk hukuman kepada pengguna narkotika, tapi harus di edukasi," ujarnya.

Sementara itu terkait dengan minuman keras (Miras), Mathea mengatakan sudah ada pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh Bupati di Papua. Namun, semua itu kembali lagi kepada Bupatinya dalam melihat akibatnya serta dampak dan ancamannya.

"Di Timika, penjualan miras masih ada. Sehingga kembali kepada Bupati dan Diskoperidag, harus melihat pakta integerirtas itu. Apabila ada larangan, maka itu harus dilaksanakan, jangan diberikan izin apabila sudah dilarang," katanya.

Peredaran miras di Mimika sudah banyak dikeluhkan masyarakat. Sehingga didalam Perdasi nantinya akan diatur bagaimana mengurangi kuota miras masuk ke Mimika. Karena implementasi pakta integritas tidak berjalan dan tidak bisa dikontrol maka, harus di buat aturan dalam bentuk Perdasi.

"Tergantung pimpinan, apabila mau dihentikan, jangan keluarkan izin. Jangan alasan untuk mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah) sehingga semua cara di halalkan. Masih banyak cara lain untuk menambah PAD, termasuk dari royalty PT Freeport," tuturnya.

Sementara terkait sanksi bagi oknum yang melanggar aturan, itu semua sudah tercover didalam Perdasi yang dirancang. Apabila peraturan tersebut sudah diterapkan maka, mau tidak mau harus dijalankan.

“Sanksi buat yang melanggar bisa berupa di tahan dan bahkan pemecatan. Hal ini juga berlaku pada oknum petugas Kepolisian yang melanggar aturan,” ujarnya. (Tomy)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment