Tajuk : Insentif Guru Antara Peraturan dan Keadilan

Bagikan Bagikan


SURAT telaah dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadispendasbud) Kabupaten Mimika Jeny O. Usmany yang disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Mimika PNS dalam acara Coffee Morning di aula Cenderawasih 66, Jumat (17/11), semakin memperjelas perjuangan para guru honor di daerah ini untuk mendapat dana insentif dari Pemkab Mimika melalui Dispendasbud hasilnya sia-sia.  
 
Inti dari telaah Kadispendasbud itu adalah satu, guru yang diangkat oleh kepala sekolah atau Yayasan menjadi tanggung jawab pihak yang mengangkat. Kedua, pemerintah pusat dan daerah sudah membiayai tenaga guru honor atau non PNS melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ketiga, guru honor atau non PNS tidak diangkat oleh pemerintah daerah. Keempat, dalam DPA Dispendasbud Kabupaten Mimika tahun 2017 tidak dianggarkan pembayaran TPP guru honor atau non PNS.
 
Dasar hukum yang menjadi ajuan Kadispendasbud adalah Peraturan Menteri dan Kebudayaan (Permendigbud) nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah, Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Juknis BOS tahun 2017.

 Kalau seperti ini dasar pemikirannya, maka pertanyaannya, apakah tanggung jawab Pemkab Mimika terhadap pendidikan yang dikembangkan oleh sekolah-sekolah swasta yang umumnya didirikan oleh lembaga agama, baik itu Kristen Protestan, Katolik dan Islam di daerah ini? Apakah dengan memberikan dana BOS 50 persen lalu selesai? Terserah sekolah-sekolah yayasan ini, termasuk guru-guru honornya, mau sengsara, mau hidup atau mau mati bukan lagi urusan Dispendasbud?
 
Apakah Kadispendasbud Mimika sudah mengetahui secara jelas kondisi dari sekolah-sekolah swasta di Mimika ini? Apakah tergolong sudah mandiri? Jawaban yang pasti, semua yayasan swasta ini bukan didirikan oleh orang yang kaya raya, tapi oleh lembaga agama yang tidak berorientasi bisnis, tapi sosial.  Dengan demikian kondisi keuangan yayasan ini silahkan jawab sendiri.
 
Patut juga dipertanyakan, berapakah nilai dari dana BOS 50 persen yang sampai ke setiap yayasan yang ada di Mimika? Apakah dengan dana tersebut, sekolah-sekolah swasta ini tidak perlu dibantu lagi?

Digunakan untuk apa saja dana BOS tersebut? Berapa besarkah gaji yang diterima guru-guru honor ini dari yayasan? Apakah cukup untuk membiayai makan minum sebulan, cukup untuk biaya pendidikan dan kesehatan keluarga? Seorang Kadispendasbud mestinya sudah mengetahui pasti hal-hal ini sebelum mengambil keputusan untuk tidak memberi dana insentif untuk para guru honor dari yayasan.
 
Pertanyaan inti dari semua ini adalah siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan di daerah ini? Siapakah yang paling bertangung jawab terhadap kemajuan sumber daya manusia (SDM) di daerah ini? Apakah pemerintah daerah? Atau yayasan-yayasan pendidikan yang dibangun oleh lembaga-lembaga agama yang ada? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di atas adalah pemerintah yang paling bertanggung jawab, dan ini dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang dalam hal ini yayasan.

Karena itu, yang paling bertanggung jawab terhadap masalah buta aksara adalah pemerintah, bukan yayasan swasta. Karena itu juga, sangatlah naïf, aneh dan lucu bila ada intansi pendidikan di satu daerah yang dengan alasan UU dan Peraturan Pemerintah, hanya memperhatikan guru-guru PNS atau non PNS yang diangkat dengan SK Bupati. Ini kebijakan yang terlalu kaku, kebijakan yang tidak bijak, bahkan jauh dari keadilan. 

Dengan demikian, sikap Kadispendasbud Jeni O. Usmany,  tidak membayar insentif untuk guru, sesuai aturan bisa dikatakan benar, tapi disisi lain bisa dikatakan tidak adil. Mengapa? Karena baik guru PNS, guru honor yang diangkat dengan SK Bupati, dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab sama nilainya dengan guru-guru honor yayasan.  Bagaimana mungkin, sama-sama mengajar, mungkin guru honor yayasan lebih susah dan sengsara karena tempat tugasnya di daerah pedalaman terpencil, tapi dalam hal penghasilan dan kesejahteraan berbeda di mata pemerintah?

Kalau semua guru honor ini mogok seperti sekarang ini, apakah yang bisa dilakukan Kadispendasbud terhadap anak-anak di SD-SD terpencil di pegunungan dan pedalaman pesisir? Apakah Dispendasbud bisa menugaskan guru-guru PNS dan guru honor SK Bupati pergi mengajar ke sana? Dimanakah tanggung jawab Dispendasbud? Atau lepas tangan, terserah mau pintar atau bodoh bukan urusan Dispendasbud?

Silahkan cek di internet, sejak Maret 2017, guru-guru sekolah-sekolah swasta di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak hanya mendapat dana BOS, tapi insentif yang setara dengan guru-guru PNS. Sebanyak 500 guru honorer yang mengajar di sekolah swasta, yayasan, maupun sekolah naungan Kemenag dipastikan menerima tunjangan atau insentif. Pemkab Paser telah menyiapkan anggaran Rp 5 miliar lebih untuk memberikan insentif bagi guru honorer tersebut.

Tidak hanya di Kaltim, di banyak daerah di Indonesia juga, guru-guru honor swasta mendapat insentif dari pemerintah kabupaten. Mengapa Pemkab di daerah lain bisa membayar insentif untuk guru-guru honor yayasan, di Mimika tidak? Apakah dasar hukum UU dan Peraturan yang dipakai tidak sama? Belajarlah lebih banyak untuk mengetahui lebih banyak hal sebelumnya mengambil keputusan agar keputusan itu  benar-benar benar, juga bijak dan adil. Belajarlah juga menghargai jasa guru-guru honor swasta, jasa mereka jauh lebih besar nilainya tidak sebanding dengan dana insentif yang mereka tuntut. (yulius lopo)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment