TAJUK: Menapaki Akses di Masa Reses

Bagikan Bagikan


Beberapa hari ini rakyat Timika disuguhi dengan berita masa reses anggota DPRD Kabupaten Mimika. Setiap anggota DPRD berbondong-bondong menyambangi daerah pilihannya (Dapil) dalam berbagai kegiatan yang dilakukan.

Reses atau masa reses sesungguhnya adalah masa di mana anggota DPR atau DPRD beristirahat. Namun umumnya para politikus yang duduk di kursi lembaga legislatif ini menggunakan masa resesnya dengan melakukan kegiatan di luar masa sidang, yakni melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dapilnya. Kunker bisa dilakukan perorangan atau berkelompok.

Hal seperti ini merupakan kesempatan terbaik bagi masyarakat untuk menyerukan berbagai kebutuhan terkini masyarakat kepada politikus yang merupakan perwakilan dari daerahnya. Namun sebenarnya bukan hanya itu. Rakyat juga harus menggunakan momentum tersebut untuk menerima klarifikasi konkrit atas berbagai hal yang telah dilakukan oleh para politikus kepada Dapilnya masing-masing.

Artinya, kunker di masa reses ini merupakan ajang evaluasi rakyat terhadap wakilnya yang duduk di lembaga legislatif. Apakah sang politikus sudah menepati janji-janji politiknya kepada Dapilnya ketika sebelumnya mengkampanyekan dirinya sebagai calon anggota legislatif? Atau hanya sekedar janji yang muluk-muluk untuk memuluskan jalannya menuju kursi anggota legislatif?

Bukan tanpa masalah, masa reses wakil rakyat ini pernah menuai kritikan. Seperti yang diberitakan Harian Media Indonesia per tanggal 21 Desember 2009. Saat itu setiap anggota legislatif (DPR) mendapatkan anggaran 70 juta selama masa reses, namun disertai dengan aturan yang kontroversial bahwa penggunaan anggarannya tidak harus dipertanggungjawabkan.

Kemudian permasalahan meningkatnya dana reses setiap tahun, seperti yang diberitakan Kompas.com tertanggal 8 Desember 2014. Anggaran reses anggota legislatif (DPR) tahun 2013 sebesar sekitar 678 miliar rupiah, meningkat hampir 44 persen pada tahun 2014 menjadi sekitar 995 miliar rupiah atau sekitar 1,7 miliar rupiah per anggota.

Namun faktanya, para wakil rakyat tidak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan rakyat (Dapilnya). Para politikus ternyata hanya sibuk mengurusi kepentingan partai atau kelompoknya dan publik disuguhi dengan budaya berantem antar anggota legislatif. Entah seperti apa faktanya dengan anggota DPRD Mimika? Semoga tidak seperti itu. Semoga! Namun, berapa dana reses yang diterima masing-masing anggota DPRD Mimika? Belum jelas.

Jika permasalahan di atas tetap dipertahankan, maka akan berdampak pada sikap apatisme rakyat terhadap wakilnya yang duduk di DPR atau DPRD. Dan hal itu sebenarnya, sudah terjadi dengan adanya fakta menjamurnya para golongan putih (golput) alias tidak lagi menggunakan hak pilihnya. Belum lagi ditambah dengan demonstrasi kasar dari rakyat terhadap para politikus yang duduk di kursi lembaga legislatif.

Isi pesan demonstrasi selalu disertai dengan kata-kata yang tidak manusiawi. Bukan rakyat yang harus disalahkan. Itu terjadi karena dampak dari para anggota DPR atau DPRD yang menunjukkan citra buruk.

Sudah saatnya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada wakilnya yang duduk di lembaga yang terhormat, lembaga legislatif.

Para anggota DPR atau DPRD tidak lagi melakukan Kunker yang bukan sekedar menjadi ajang pertemuan biasa antara rakyat dengan wakilnya. Bukan juga sekedar membagi-bagikan sembako sembari menimbulkan kesenangan psikologis rakyat sehingga rakyat menjadi lupa dengan tujuan yang sebenarnya dari Kunker di masa reses tersebut.

Walaupun perlu diakui, pembagian sembako juga memang dibutuhkan rakyat, tapi itu belum cukup. Karena jika hanya sebatas itu, Kunker reses akan berubah menjadi Kunker resek…. Maafkan!

Para anggota DPR atau DPRD harus melakukan Kunker yang berkualitas di masa resesnya. Rakyat harus diberitahu dengan jujur hal-hal konkrit apa saja yang sudah dilakukan dalam membangun Dapilnya secara khusus dan membangun bangsa secara umum. Juga perlu ada pembelajaran politik kepada rakyat, supaya rakyat menjadi melek politik sehingga terhindar dari berbagai manipulasi politik kotor yang sedang merajalela di bumi Indonesia ini.

Di samping pula, menampung berbagai aspirasi masyarakat Dapilnya dan harus sampai terdengar dengan kuat suara rakyat tersebut di rapat DPR atau DPRD, termasuk dalam pembahasan dengan pemerintah atau pemerintah daerah. Syukur, jika akhirnya aspirasi rakyat secara keseluruhan bisa dikabulkan.

Namun untuk konteks ini, setiap anggota masyarakat pun harus dewasa menyikapi realisasi aspirasinya dari wakilnya yang duduk di DPR atau DPRD. Logikanya, dari sekian banyak anggota dewan yang reses dengan “sejuta” permintaan dari masing-masing Dapilnya, bisakah terakomodir semuanya? Butuh dana berapa besar? 

Di samping berbagai kebutuhan realistis Negara atau daerah di luar permintaan masyarakat tersebut, yang juga membutuhkan dana yang cukup besar. Prinsip, mengutamakan kebutuhan masyarakat terkini dan mendesak tetap harus dikedepankan.

Akhirulkalam, para anggota DPR atau DPRD harus bisa mempertanggungjawabkan secara transparan anggaran yang digunakannya di masa reses.

Karena anggaran itu pun adalah uang rakyat, sehingga rakyat harus tahu. Semoga dengan demikian, rakyat akan semakin cinta dengan wakilnya yang duduk di lembaga legislatif dan sekaligus mulai menimbulkan kembali kepercayaan masyarakat atas setiap kinerja wakil rakyat. (Jimmy Rungkat)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment