Tajuk : Presiden, Atasi Pasca Kontak Senjata

Bagikan Bagikan


DITENGAH       keluarga besar Brigadir Firman berduka, Kapolri Tito Karnavian menyerukan kebijakan menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Area Pertambangan Freeport mengedepankan pendekatan persuasif. Pernyataan itu menarik untuk dicermati, meski anggota Brimobnya tewas ditangan KKB. Apakah sentilan itu hendak meminta kebijakan Presiden RI, Joko Widodo segera mengeluarkan maklumat menghentikan pendekatan kontak senjata di Tembagapura, entahlah.

Walau pelajaran berharga yang patut kita pelajari setiap tragedi kemanusiaan di Papua, baik darah warga sipil maupun darah prajurit selalu tertumpah di Papua. Faktanya, TNI/ Polri membebaskan sandera diawali dengan kontak senjata sebagai jalan tol membebaskan 347 sandera di Kampung Banti dan Kimbely, Distrik Tembagapura. Usai pembebasan, TNI/Polri melakukan penyisiran dan menemukan dua warga anak bangsa yang berhaluan lain tewas dan enam orang luka-luka.

Tragedi seperti ini di Papua bukan hanya sekali, seperti di Tembagapura. Catatan serupa mengingatkan kita dengan tragedi Mapunduma 23 tahun lalu. Kedua peristiwa ini 11, 12 dan silih berganti dari pemerintahan ke pemerintahan, tidak terkecuali di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kondisi itu menyiratkan sebuah kisah, apakah kebijakan menumpaskan ruang gerak KKB efektif mengatasi kekerasaan di bumi cendrawasih? Walau sulit disangkal, peran kaum bersenjata terlalu dominan di Papua. Itu bermula sejak 1965.

Historiografi Indonesia terlalu memuja peran kaum bersenjata dalam “mengembalikan Papua” ke dalam Indonesia. Sejak itu, ada kesadaran palsu, demi keutuhan kartografi dari Sabang sampai Merauke, yang paling tahu dan paham mengurus Papua adalah pihak yang dulu berperan paling besar “mengembalikannya” yaitu kaum bersenjata.

Ruang politik dan demokrasi Indonesia sepertinya masih dijangkiti oleh kesadaran palsu dalam melihat realitas sosial-politik di Papua. Memang dominasi bersenjata di Papua tidak menggangu kenikmatan dunia demokrasi yang bisa nikmati di Jawa, khususnya Jakarta. Papua memang terlalu berjarak jauh dari orang-orang Jakarta, dalam segala makna.

Kini hanya di Papua ada ancaman kelompok perlawanan bersenjata. Akibatnya melekat julukan “daerah rawan” bagi Papua. Dengan julukan itu ada kesan bahwa ancaman hadir setiap detik dan di setiap jengkal di tanah Papua. Mempercayakan mengurus Papua hanya kepada kaum bersenjata, adalah sikap yang kurang bertanggungjawab secara kemanusian. Masih ingat, bagaimana dulu seorang petinggi serdadu menyatakan pelaku pembunuhan seorang tokoh Papua adalah “pahlawan” meski pun pengadilan memutus bahwa aksi itu tindak kriminal. Bahkan ada serdadu di Papua yang menjual peluru kepada orang yang dicap “musuh” oleh negara. Kita sangat mengkuatirkan situasi yang terjadi di Tembagapura kalau Presiden Joko Widodo tidak segera turun tangan mengatasi pasca pembebasan.  Jangan-jangan aksi serupa, ada serdadu yang menjual peluru kepada kelompok yang dicap “musuh” oleh negara.

Analisa liar seperti ini meyakini  keadaan seperti itu tetap berlangsung. Maka jangan heran ancaman tidak pernah akan hilang. Walau Presiden Joko Widodo menjadi kepala negara pertama yang memahami kondisi itu dan meminta perubahan paradigma di tubuh TNI dan Polri dengan memerintahkan pergeseran paradigma di Papua, “bukan lagi pendekatan keamanan represif, tetapi diganti pendekatan pembangunan dan pendekatan kesejahteraan."

Dua bulan lalu, media ini berada di Tembagapura dan sempat terhambat kembali ke Timika.  Karena KKB beraksi menembak mobil dan truck tengki air. Situasi kala itu, di Tembagapura laksana perang terjadi. Akhir-akhir ini hingga menelan korban Brigadir Firman dan Bripka Yongky Rumte kritis, pasukan tentara dan Brimob dalam siaga satu dengan kewaspadaan tinggi, berjalan beriringan dengan senjata siap meletus.

Membaca suasana seperti itu di Tembagapura,  terasa jarum jam berputar mundur ke 20 tahun lalu. Reformasi sepertinya tidak pernah terjadi di Papua. Memang tidak bisa pula diingkari, bahwa di Papua dari dulu sampai kini masih ada kelompok perlawanan bersenjata. Kelompok-kelompok perlawanan itu dengan senjata terbatas, tapi mematikan. Sudah banyak korban berjatuhan baik dari orang sipil, aparat maupun dari kelompok perlawanan itu sendiri.

Mungkin sudah saatnya perlu inovasi baru dan langkah intervensi diambil untuk menghentikan senjata menyalak dari semua pihak, dan mencegah korban jiwa jatuh. Dan itu porsinya Presiden.

Singkatnya, Presiden perlu memimpin membuka ruang demokrasi lebih luas, dan mengoreksi dominasi senjata di Papua. Jika begitu, baru pendekatan kesejahteraan yang dimimpikan Presiden bisa berjalan. Jika Presiden tidak turun tangan, kita sulit membayangkan keadaan politik Papua akan membaik dan sebaliknya mengundang pelatuk senjata kerap menyalak, korban jiwa terus berjatuhan. Dan muara akhirnya mimpi membangun Papua tidak memberi nilai tambah apapun dari semua aspek. (Fidelis S J)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment