Tanah Puskesmas Pasar Sentral Tanggung Jawab Kadinkes

Bagikan Bagikan


Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.


SAPA (TIMIKA) - Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan, persoalan ganti rugi lahan Puskesmas Pasar Sentral yang belum terbayar hingga kini, merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes). Sebab, bupati sendiri maupun Bagian Pertanahan Setda Mimika tidak mengetahuinya.

"Jadi tanah di belakang yang Dinkes bangung puskesmas, saya dan bagian pertanahan juga tidak tahu," kata bupati kepada awak media di Pendopo Perumahan Bupati, Jumat (3/11).

Dijelaskannya bahwa, tanah yang sudah dibangun puskesmas oleh Dinkes, sebenarnya tidak disetujui pemerintah. Tetapi pada kenyataannya, Dinkes tetap saja membangun di lokasi tersebut. Padahal saat itu pemerintah sudah membebaskan lahan yang berada di depan, dekat jalan utama Hasanuddin senilai Rp4 miliar.

"Hari itu kita bebaskan lahan didepan, tapi Kepala Dinas Kesehatan justru mengambil tanah dia punya keluarga yang ada di belakang untuk bangun Puskesmas. Tujuan kita beli tanah di depan dengan harga 4 miliar untuk bangun Puskesmas, tetapi tiba-tiba mereka bangun Puskesmas di belakang," tuturnya.

Pembangunan Puskesmas Pasar Sentral Tidak Sesuai dengan Kesepakatan

Anggggota Komisi C DPRD Mimika, Yohanes Wantik juga mempertanyakan keberadaan Puskesmas Pasar Sentral dan meminta Kepala Dinkes harus bertanggungjawab terhadap keberadaan puskesmas itu. Seharusnya, kata dia, puskesmas tidak dibangun pada lahan yang saat ini, karena lokasinya berjauh dari jalan umum sehingga tidak sesuai dengan yang disepakati DPRD.

“Kami DPRD sepakati pembangunan Puskesmas Pasar Sentral dibangun di depan Pasar Sentral atau di sebelah kantor lurah. Selain tempatnya juga strategis, juga mudah di jangkau oleh masyarakat. Namun, nyatanya pembangunan dilaksanakan jauh dari jalan raya,” katanya.

DPRD saat itu menyetujui pembangunan puskesmas dengan menggunakan APBD 2016 sebesar Rp2 milyar lebih. Sedangkan untuk pelepasan lahan dianggarkan sebesar Rp2,7 milyar dengan tempat pembangunan dilakukan di depan Pasar Sentral. Dan seiring terjadinya pergantian Kepala Dinkes, malah pembangunan dilakukan di tempat yang tidak sesuai.

“DPRD sudah anggarkan dana yang cukup besar untuk pembangunan puskesmas tersebut, tapi ternyata masih menjadi permasalahan terkait pembayaran lahan. Saya masih menyimpan dokumennya untuk pembangunan Puskesmas Pasar Sentral,” tuturnya. (Albin/Tomy)

Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment